Wednesday , December 13 2017
Home > News > APBD PERUBAHAN 2017, PROGRAM ANIES-SANDI TIDAK BISA IKUT SERTA DIDALAMNYA
APBD PERUBAHAN 2017, PROGRAM ANIES-SANDI TIDAK BISA IKUT SERTA DIDALAMNYA
APBD PERUBAHAN 2017, PROGRAM ANIES-SANDI TIDAK BISA IKUT SERTA DIDALAMNYA

APBD PERUBAHAN 2017, PROGRAM ANIES-SANDI TIDAK BISA IKUT SERTA DIDALAMNYA

SaranaNKRI Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menegaskan, Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih, tidak dapat ikut campur dalam pembahasan RAPBD Perubahan 2017 dan RKPD DKI 2018. Karena program tersebut masih dalam tanggung jawab dari Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Sumarsono menjelaskan, bahwa RAPBD Perubahan 2017 masih menjadi hak penuh atas pemerintahan Djarot. Ini di sebabkan jangka waktu penyusunan anggaran perubahan tersebut masih akan dilakukan dalam pemerintahan Djarot yang akan menjabat hingga 15 Oktober mendatang.

“Perubahan APBD 2017 masih dalam wewenang Plt Djarot yang akan menyelesaikan tugasnya hibngga 15 Oktober dari janji politik ini formulanya. Nah, semua proses harus diselesaikan terlebih dahulu,” katanya di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/5).

Pergantian pemimpin oleh Anies-Sandi sebagai Pemprov DKI ditahun 2017 akan menjabat dua bulan. Meski program mereka belum termasuk dalam APDB Perubahan tersebut, namun Anies-Sandi akan tetap bisa menjalankan program-program yang ada.

Untuk itu Sumarsono berharap Djarot untuk tidak menghabiskan anggaran APBD di bulan Oktober agar nantinya dapat di gunakan oleh Anies-Sandi, untuk menjalankan program-program kegiatan selanjutnya.

Baca juga :

Dengan kata lain terkait RKPD 2018, Sumarsono menyatakan jika dilihat secara subtansi pembahasannya ini masih dalam wewenang Djarot. Namun, nantinya akan berjalan kepada UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dan disitu nantinya akan ada penyusunan vivi dan misi program-program paslon terpilih ke dalam RKPD.

“Untuk penyusunan RKPD ini bisa seperti kado ulang tahun bentuknya, jadi Pak Djarot sebagai bungkusnya tapi isinya Anies-Sandi,” ujarnya.

Sumarsono juga menambahkan, tidak ada ketentuan yang mengharuskan RKPD 2018 dan RAPBD Perubahan 2017 dapat di selesaikan terlebih dahulu, karena semua bentuk program harus dilakukan secara bersamaan.

Tapi, jika RAPBD Perubahan 2017 boleh diselesaikan terlebih dahulu, pastinya RKPD harus selesai pada waktunya.

“Jalur program RKPD 2018 akan disusun kembali sesuai jadwal secara ketat. Saya juga berharap bahwa RAPBD nantinya dapat di sahkan tepat wakotu seperti yang diberikan contoh lalu, Desember, kalau bisa 30 November diselesaikan itu kaan leboh bagus,” tutup Sumarsono.

Check Also

WARGA TIBERIAS DATANGI KANTOR PEMERINTAH MEMINTA BANTUAN MENGAKHIRI PERSELISIHAN TANAH

WARGA TIBERIAS DATANGI KANTOR PEMERINTAH MEMINTA BANTUAN MENGAKHIRI PERSELISIHAN TANAH

SaranaNKRI WARGA TIBERIAS DATANGI KANTOR PEMERINTAH MEMINTA BANTUAN MENGAKHIRI PERSELISIHAN TANAH Warga desa Tiberias di …