NewsPolitik

Aturan Bawaslu Yang Mendukung Tawaran Kursi DPD Oesman Sapta

Aturan Bawaslu Yang Mendukung Tawaran Kursi DPD Oesman SaptaAturan Bawaslu Yang Mendukung Tawaran Kursi DPD Oesman Sapta

Aturan Bawaslu Yang Mendukung Tawaran Kursi DPD Oesman Sapta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memberikan anggukan kepada pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Bapak Oesman Sapta Odang untuk kursi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pemilihan 2019 mendatang, sebuah langkah yang telah memicu kritik dari pengamat pemilu.

Tawaran pemilihan Pak Oesman, bagaimanapun, menempatkan kepemimpinan partainya dipertaruhkan.

Keputusan itu dikeluarkan pada hari Rabu, 9 Januari 2019, ketika Bawaslu menyimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan pelanggaran administratif dan memerintahkannya untuk menyetujui kelayakan Oesman Sapta Odong sebagai kandidat DPD.

Kepala Bawaslu Bapak Abhan telah memerintahkan pihak KPU untuk mencabut dekritnya dalam daftar kandidat DPD final untuk pemilihan pada bulan April 2019 yang akan datang dan mengeluarkan dekrit baru yang memasukkan nama Pak Oesman Sapta dalam daftar kandidat.

Pak Abhan menekankan bahwa jika dia memenangkan pemilihan, Oesman Sapta Odong harus mengundurkan diri dari jabatan Hanura setidaknya satu hari sebelum KPU mengumumkan daftar anggota dewan DPD terpilih.

Bawaslu memerintahkan KPU untuk tidak menyebut Oesman Sapta sebagai anggota dewan terpilih jika dia belum mengundurkan diri dari posisinya di partai politik dalam waktu maksimal satu hari sebelum pengumuman hasil pemilu, ucap Bapak Abhan pada keterangan yang tertulis.

Baca Juga : Sri Mulyani Dinobatkan Sebagai Calon Kuat Untuk Presiden Bank Dunia

Aturan Bawaslu Yang Mendukung Tawaran Kursi DPD Oesman Sapta – Komisioner KPU Bapak Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan pada hari Kamis, 10 januari 2019, bahwa pimpinan komisi telah bertemu dan memutuskan sikapnya untuk menanggapi keputusan Bawaslu, tetapi akan menunggu untuk menerima salinan putusan sebelum membuat pernyataan publik.

Perselisihan antara KPU dan Pak Oesman dimulai pada bulan September 2018, ketika komisi mengeluarkan pengusaha-berubah-politisi dari daftar sementara calon legislatif, karena Bapak Oesman Sapta bersikeras mempertahankan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Pada bulan Juli 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan yang melarang pejabat partai untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD. pihak KPU kemudian mengeluarkan peraturan (PKPU) berdasarkan keputusan pengadilan, yang menetapkan bahwa pejabat partai harus mengundurkan diri dari posisi mereka untuk maju dalam pemilihan legislatif.

Para pengamat pemilu telah mengkritik pihak Bawaslu karena putusannya yang tidak konsisten yang menentang keputusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi mengenai masalah ini.

Titi Anggraini selaku direktur Asosiasi untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengatakan bahwa putusan Bawaslu tidak memiliki dasar hukum: “Putusan pengadilan Konstitusi dengan jelas melarang pejabat partai untuk ikut serta dalam pemilihan DPD.

Publik akan menjadi bingung dan bisa kehilangan kepercayaan terhadap pemilu jika penyelenggara pemilu sendiri tidak mematuhi keputusan pengadilan dalam menjalankan pemilu, katanya.

Leave a Reply