Wednesday , December 13 2017
Home > Gaya hidup > BAGAIMANA JIKA INDONESIA JADI NEGARA ISLAM?
BAGAIMANA JIKA INDONESIA JADI NEGARA ISLAM?
BAGAIMANA JIKA INDONESIA JADI NEGARA ISLAM?

BAGAIMANA JIKA INDONESIA JADI NEGARA ISLAM?

Tidak ada yang mengejutkan mengenai survei terbaru yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yang menemukan bahwa 9,2 persen responden mendukung pembentukan negara Islam teokratis di Indonesia untuk menggantikan republik demokratis yang ada, dengan hampir 80 persen menolak gagasan tersebut. Komposisi seperti itu tampaknya mewakili kenyataan hari ini dan mungkin sejarah aspirasi untuk sebuah negara Islam di negara ini. Pada tahun 1945, ketika negara bangsa Indonesia masih dalam pembuatan, sebagian besar anggota komite merancang struktur negara merdeka lebih memilih republik di mana orang-orang dari berbagai etnis dan agama akan tinggal bersama, di atas negara berbasis syariah.

Pilihan negara Islam – dan – dapat dimengerti mengingat fakta bahwa umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Tidak mengherankan bahwa sejak kemerdekaan, aspirasi semacam itu tetap hidup. Sejak tahun 1955, partai-partai berbasis Islam telah memperjuangkan pemilihan umum namun memenangkan persentase suara yang tidak memadai untuk mewujudkan impian lama mereka untuk meresmikan Islam melalui undang-undang, atau menciptakan negara Islam untuk membuatnya secara sederhana. Saat ini, hanya Partai Keadilan Sejahtera minoritas (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang secara terbuka mengklaim sebagai pelopor Islam politik, walaupun mereka menolak untuk secara eksplisit menyatakan dukungan terhadap negara Islam.

Sejak jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998 PPP telah dua kali mengajukan secara formal pelaksanaan syariah dalam Sidang Umum MPR, namun, seperti yang diharapkan, tidak ada hasilnya. Fakta bahwa hukum Islam ditegakkan di Aceh adalah pengecualian berdasarkan kompromi politik. Penerapan syariah di Aceh, di mana pemberontak berjuang untuk kemerdekaan dan di mana pelanggaran hak asasi manusia yang disponsori negara merajalela, adalah harga yang harus dibayar oleh Jakarta untuk menjaga integritas teritorial antara Sabang di Aceh dan Merauke di Papua.

Syariah di Aceh merupakan hasil negosiasi politik yang tampaknya telah diterima secara nasional. Siapa pun atau kelompok mana pun dapat secara teoritis membawa implementasi syariah secara nasional, atau bahkan pendirian negara Islam, ke meja perundingan juga, melalui jalur demokrasi tentunya. Tak seorang pun, termasuk pemerintah, memiliki hak untuk mengurangi aspirasi semacam itu atau mencapnya sebagai ancaman terhadap ideologi negara Pancasila dan keamanan nasional. Pembatasan semacam itu akan menyeret Indonesia kembali ke masa otoriterasinya yang dulu, ketika pihak berwenang menentukan apa yang benar atau salah.

Selama permintaan kekhalifahan, atau negara Islam, diungkapkan di jalanan atau di legislatif, seperti yang dilakukan PPP dengan sia-sia, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aspirasi tersebut justru menjadi peringatan bahwa ada sesuatu yang salah pada demokrasi kita atau bahwa sistem demokrasi kita tidak berjalan cukup baik untuk mewujudkan tujuan mulia yang diumumkan dalam Konstitusi. Toleransi kita harus berakhir hanya jika orang-orang yang menginginkan kekhalifahan membenarkan tindakan kekerasan atau perlawanan bersenjata saat kelompok pemberontak Gerakan Islam dan Militer Islam Indonesia dan gerakan Negara Islam.

Check Also

NOVANTO TUNJUK AZIZ SEBAGAI GANTI DIRINYA SAAT MENGUNDURKAN DIRI

NOVANTO TUNJUK AZIZ SEBAGAI GANTI DIRINYA SAAT MENGUNDURKAN DIRI

Tertanggal 4 November lalu setya Novanto sudah mengirimkan surat pengundurun dirinya sebagai ketua DPR menurut …