Friday , October 19 2018
Home > Politik > BULAN JULI AKAN DIGELAR KEMBALI SIDANG AHOK
BULAN JULI AKAN DIGELAR KEMBALI SIDANG AHOK
BULAN JULI AKAN DIGELAR KEMBALI SIDANG AHOK

BULAN JULI AKAN DIGELAR KEMBALI SIDANG AHOK

SARANANKRI – Bulan Juli akan digelar kembali sidang Ahok. Dikarenakan penetapan Ketua Majelis Hakim yang meminta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk segera ditahan membuat banyaknya perdebatan. Salah satunya telah diakui oleh Suhartoyo.

“Kebanyakan kasus memang jarang hakim yang menjatuhkan keputusan di tambah sekaligus memerintahkan terdakwa nya untuk langsung di taham,” ucap Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK , Ja;an Medan Merdeka Barat , Jakarta , Selasa 13 June 2017.

Pengadilan Negeri (PN) yang menahan Ahok berdasarkan Pasal 193 ayat 2 hruf a yang menyatakan bahwa :

Pengadilan dalam menjatuhkan keputusan , Jika terdakwa tidak ditahan , dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan secara langsung. Apabila terdakwa memenuhi ketentuan pasal 21 dan juga adanya alasan yang cukup untuk kasus tersebut.

Meskipun penerapan tersebut jarang dilakukan , Penahanan terhadap Ahok itu tidak sepenuhnya salah di mata hukum.

BACA JUGA : JUPE DATANG MENEMUI NIKITA MIRZANI MELALUI MIMPINYA

“Pasal 197 KUHAP yang berbunyi : Keputusan yang tidak menempatkan perintah penahanan , batal demi hukum atau tidak? Batal demi Hukum,” jelas Suhartoyo yang bersumber dari Mahkamah Agung (MA).

Menurut Hakin yang pernah di tugaskan di PN Jaksel itu , “semua keputusan dikembalikan oleh Sang Jaksa Penuntut. Hal yang sudah di putuskan oleh Hakim sebenarnya dikembalikan kepada sang pelaksana. Siapa sang pelaksananya? Dialah Jaksa,”  Jelas Suhartoyo.

BULAN JULI AKAN DIGELAR KEMBALI SIDANG AHOK

Suhartyo juga menyatakan bahwa dari sekian banyaknya kasus , Jaksa tidak meminta penahanan secara langsung untuk terdakwa di tambah kebanyakan kasus yang ada semuanya hampir sama dengan kasus perintah penetapan penahanan yang saat ini sedang di alami oleh Basuki Tjahaja Purnama.

“Dalam banyak kasus , Pihak jaksa tidak akan langsung melakukan penahanan , apalagi kasus tersebut langsung di ajukan untuk banding. Jika kasus tersebut adanya perintah penahanan , sedangkan terdakwa diluar , kemudian  terdakwa langsung mengajukan banding , apakah kasus tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap?Belum kan? Kalau keputusan yang belum memiliki kekuatan yang tetap apakah sudah memiliki kekuatan eksekutorial? belum juga kan? ungkap Suhartoyo.

Sidang dalam kasus dugaan penodaan agama yang di jalankan oleh Ahok akan kembali di gelar pada 3 Juli 2017 dengan agenda memperbaiki permohonan. Sidang tersebut akan di pimpin oleh Hakim Konstitusi Prof Saldi Isra.

Check Also

INI PERMINTAAN PEMPROV DKI TERKAIT ANGGARAN DANA APBD TAHUN 2019

INI PERMINTAAN PEMPROV DKI TERKAIT ANGGARAN DANA APBD TAHUN 2019

SARANANKRI – INI PERMINTAAN PEMPROV DKI TERKAIT ANGGARAN DANA APBD TAHUN 2019. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta …