Thursday , November 22 2018
Home > News > Dana Hibah DKI Tidak Lancar Sampah Tidak Boleh Masuk Bantargebang
Dana Hibah DKI Tidak Lancar Sampah Tidak Boleh Masuk Bantargebang
Dana Hibah DKI Tidak Lancar Sampah Tidak Boleh Masuk Bantargebang

Dana Hibah DKI Tidak Lancar Sampah Tidak Boleh Masuk Bantargebang

Dana Hibah DKI Tidak Lancar Sampah Tidak Boleh Masuk Bantargebang – Kota Bekasi dan DKI Jakarta kembali lagi dengan polemik masalah TPST Bantargebang. Pemantiknya adalah dana kemitraan dari DKI Jakarta Tahun 2018 tidak cair. DPRD Kota Bekasi pun ikut angkat bicara. “Dalam waktu dekat DPRD juga akan memanggil pihak-pihak terkait dalam rangka evaluasi perjanjian kerja sama antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI,” kata Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata di Bekasi, Minggu (21/10).

Ariyanto mengatakan bahwa pihaknya mendukung tindakan tegas dari Walikota Bekasi dan juga beserta jajarannya. Hal ini terkait dengan diberhentikannya puluhan truk sampah DKI Jakarta yang keluar Bekasi Barat beberapa waktu yang lalu. “Karena ini merupakan perjanjian kerja sama antar daerah yang mesti dihormati dan dilaksanakan semua pihak,” kata Ariyanto.

Dana Hibah DKI Tidak Lancar Sampah Tidak Boleh Masuk Bantargebang – Ariyanto mengatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk memanggil pihak pihak terkait dengan diberhentikannya puluhan truk sampah DKI Jakarta yang keluar dari Tol Bekasi Barat beberapa waktu yang lalu. “Karena ini merupakan perjanjian kerja sama antar daerah yang mesti dihormati dan dilaksanakan semua pihak,” kata Ariyanto.

Baca juga ; Elite Politik Diminta Menjual Gagasan Pada Pilpres Daripada Isu SARA 

Ariyanto mengatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan kepada pimpinan DPRD  memanggil pihak terkait. Diberitakan sebelumnya Walikota Bekasi Rahmat Effendi meradang gara gara tahun ini daerahnya tidak mendapatkan kucuran dana hibah kemitraan dari DKI Jakarta. Padahal hibah serupa lancar lancar saja ketika Gubernur DKI Jakarta Era Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Dana Hibah DKI Tidak Lancar Sampah Tidak Boleh Masuk Bantargebang – “Ini yang terhenti sekarang,” kata Rahmat. Rahmat menepis bahwa dana hibah yang dikucurkan oleh DKI Jakarta senilai Rp 194 miliar merupakan bagian dari dana hibah kemitraan. Menurut dirinya dana tersebut merupakan dana hibah kompensasi bagi masyarakat Bantargebang.

Pemerintah DKI Jakarta mencatat adanya dua usulan dana hibah dari Kota Bekasi untuk tahun 2019. Usulan itu masing masing diajukan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) senilai Rp 1 triliun dan dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air senilai Rp 2 triliun. Kasubbag Kerja Sama Perkotaan pada Biro Tata Pemerintah DKI Jakarta, Tonny Depriyana saat dihubungi pada Sabtu (20/10) mengatakan bahwa usulan pertama dari Bappeda Kota Bekasi masuk pada Mei 2017.

“Ini sudah selesai pembahasannya, sudah diusulkan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), masuk ke dalam KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan prioritas Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2019,” kata Toni. Berdasarkan dokumen usulan Bappeda, rincian usulan Rp 1 triliun itu untuk keperluan lanjutan pembangunan fly over Cipendawa senilai Rp 372 miliar, lanjutan fly over Rawapanjang senilai Rp 188 miliar, pembangunan saluran bawah tanah atau Crossiing Buaran Rp 16.4 miliar dan peningkatan fasilitas penerangan jalan umum Rp 5 miliar. Kegiatan ini masuk dalam dana hibah kemitraan.

Sedangkan dana hibah kompensasi Bantargebang yang diusulkan yaitu bantuan langsung tunai Rp 70 miliar, pembangunan polder air Ciketing Udik Rp 280 miliar, puskesmas Bantargebang Rp 10 miliar, dan pembuatan IPAL bersama Rp 28 miliar, dan sejumlah kegiatan lainnya yang bernilai ratusan juta rupiah hingga Rp 5 miliar.

Toni mengatakan, ada usulan baru melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Usulan senilai Rp 2 triliun yang masuk pada 15 Oktober lalu murni usulan hibah kemitraan. Sebab, usulan kompensasi yang menjadi kewajiban DKI di Bantargebang telah selesai. Meski demikian, kata dia, pihaknya akan membahas usulan baru dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi tersebut. “Kita jadwalkan pembahasan Minggu depan,” ujar Tony.

Check Also

Tolak Perda Berbasis Agama Ketua Umum PSI Dilaporkan Ke Bareskrim

Tolak Perda Berbasis Agama Ketua Umum PSI Dilaporkan Ke Bareskrim

Tolak Perda Berbasis Agama Ketua Umum PSI Dilaporkan Ke Bareskrim – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia …