Monday , August 20 2018
Home > News > DPR dan Bawaslu serta Kemendagri tidak setuju dengan aturan tersebut
DPR dan Bawaslu serta Kemendagri tidak setuju dengan aturan tersebut
DPR dan Bawaslu serta Kemendagri tidak setuju dengan aturan tersebut

DPR dan Bawaslu serta Kemendagri tidak setuju dengan aturan tersebut

DPR dan Bawaslu serta Kemendagri tidak setuju dengan aturan tersebut – Tjahjo Kumolo selaku Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan untuk sikap kementeriannya yang telah menolak usulan soal larangan napi korupsi sebagai calon legislatif. Menurut Bapak Tjahjo Kumolo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada saat menyusun Peraturan KPU (PKPU) sebenarnya harus berdasarkan undang-undang.

Kalau menurut Kemendagri, didalam suatu undang-undang sepertinya belum ada aturan yang dapat mengatur larangan seperti itu. Walaupun begitu, Pak Tjahjo Kumolo masih tetap menghormati pihak KPU yang sudah diberikan kewenangan agar dapat menyusun PKPU sendiri melalui keputusan dari pihak Mahkamah Konstitusi.

Suatu keputusan dari Mahkamah Konstitusi telah memberikan hak maupun kewenangan kemandirian kepada KPU. Namun kalau menurut Kacamata pemerintah kemandirian KPU tersebut, kalau KPU juga harus mengikuti apa yang ada didalam UU,” ucap Pak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Hotel Grand Sahid, Jakarta, pada hari Kamis 24 Mei 2018.

Baca Juga : Andre Rosiade : sinyal Gerindra dari 3G sekarang dengan Demokrat sudah berubah jadi 4G

DPR dan Bawaslu serta Kemendagri tidak setuju dengan aturan tersebut – Lanjut Bapak Tjahjo Kumolo mengatakan, arti dari KPU melakukan suatu pelarangan tersebut memang merupakan suatu hal yang bagus. Akan tetapi, dia mempertanyakan persoalan dasar hukum aturan itu yang nantinya akan dimasukan kedalam PKPU.

Dia menyampaikan kalau pada penyusunan undang-undang harus bisa jadikan acuan. Pak Tjahjo juga menyampaikan jangan pernah sampai poin ini mendapatkan suatu masalah lalu digugat ke pihak Mahkamah Konstitusi MK. Tjahjo Kumolo menegaskan kembali kalau misalnya rakyat merasa keberatan pada aturan tersebut masyarakat boleh datang dan melakukan gugatan.

Akan tetapi tidak boleh sampai nantinya menimbulkan masalah gugatan pada tingkat Mahkamah Konstitusi. Misalnya pada saat konteks KPU bersikukuh, ya kami mempersilahkannya karena itu haknya KPU jika ditanya sama pemerintah ada atau tidaknya rujukannya di UU? Kalau soal membahas soal rujuan di UU itu kan sangat luas,” ucap Pak Tjahjo Kumolo.

Sudah diketahui pada saat dalam dengar pendapat bersama Bawaslu, DPR dan pihak KPU serta Kemendagri, pada saat itu juga sempat membicarakan tentang penyusunan PKPU. Jadi sekarang hanya ada satu hal saja yang dipermasalahkan yakni tentang larangan mantan napi korupsi maju menjadi seorang calon legislatif. Dan hasilnya, pihak Kemendagri, DPR dan Bawaslu tidak menyetujui rencana aturan tersebut sebab, dianggap belum adanya undang-undang untuk mengaturnya.

Untuk pihak lain, KPU masih berkukuh ingin memasukkan hal tersebut kedalam PKPU yang telah tertuang pada draf PKPU. Permasalahan ini sama dengan hasil rapat pleno yang sudah memberikan keputusan untuk melanjutkan percakapan tentang pelarangan itu.

Check Also

Pintu Masuk Dramatis Jokowi Ke Upacara Asian Games Menjadi Viral

Pintu Masuk Dramatis Jokowi Ke Upacara Asian Games Menjadi Viral

Pintu Masuk Dramatis Jokowi Ke Upacara Asian Games Menjadi Viral – Upacara pembukaan Asian Games …