News

DPR Menyerukan di Badan Pengawas TVRI atas Pemecatan Helmy Yahya

DPR Menyerukan di Badan Pengawas TVRI atas Pemecatan Helmy YahyaDPR Menyerukan di Badan Pengawas TVRI atas Pemecatan Helmy Yahya

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memanggil hari ini, 21 Januari, Dewan Pengawas siaran publik TVRI yang dikelola pemerintah untuk dengar pendapat mengenai pemberhentian presiden direkturnya Helmy Yahya.

Komisaris utama Arief Hidayat Thamrin mengkonfirmasi panggilan itu. “Ya, [saya akan membuat panggilan] untuk menyampaikan laporan,” kata Arief melalui pesan singkat kepada salah satu media yang ada di indonesia.

Helmy dipecat melalui penerbitan surat No. 8 / DEWS / TVRI / 2020, yang mulai berlaku secara resmi pada 16 Januari 2020.

Sebelum pemecatan, Helmy diskors dari jabatannya sejak 4 Desember 2019. Dia telah mengajukan surat pembelaan pada 18 Desember tetapi ditolak oleh dewan.

BACA JUGA : Jakarta Smart City akan Meluncurkan Aplikasi tentang Peringatan Banjir

Dewan komisaris menegaskan beberapa alasan di balik pemecatan tersebut. Pertama, Helmy tidak menjawab atau menjelaskan pembelian hak siar Liga Premier dari anggaran perusahaan.

“Selama rapat pleno, dewan menolak pernyataan Helmy,” kata Arief saat konferensi pers pada hari Jumat, 17 Januari.

Dewan komisaris juga menemukan perbedaan antara program rebranding stasiun TV nasional dan Anggaran Tahunan 2019 yang ditetapkan oleh dewan. Selain itu, para pekerja dirombak dan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen aparatur negara.

Untuk pemecatan itu, Helmy Yahya mengambil tindakan hukum dan menyewa penasihat hukum Chandra Hamzah.
 

Leave a Reply