Thursday , April 26 2018
Home > News > FAHRI HAMZAH TETAP PADA KURSINYA, SETELAH KEKALAHAN PKS
FAHRI HAMZAH TETAP PADA KURSINYA, SETELAH KEKALAHAN PKS
FAHRI HAMZAH TETAP PADA KURSINYA, SETELAH KEKALAHAN PKS

FAHRI HAMZAH TETAP PADA KURSINYA, SETELAH KEKALAHAN PKS

Setelah menang pada tingkat pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi Jakarta juga melakukan penolakan akan banding yang diajukan oleh PKS terhadap pemecatan Fahri Hamzah dari seluruh jenjang keanggotaan partai. Dimana sebelumnya Fahri Hamzah memenangkan pertarungan melawan pengurus

DPP PKS pada proses peradilannya.

Menurut Irman Putra Sidin, Ahli Hukum Tata Negara pada seluruh upaya yang dilakukan oleh PKS untuk melakukan pencopotan akan status Fahri dari Pimpinan DPR dan menggantikannya dari anggota DPR tidak akan pernah bisa dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak adanya landasan kekuatan hukum tetap pada pengadilan untuk menjatuhkannya dari kursi yang Fahri duduki saat ini.

“Jika Fahri Hamzah menang di pengadilan, maka semua upaya politik untuk memberhentikan Fahri Hamzah di DPR juga harus berhenti,” kata Irman dalam siaran persnya, Sabtu (16/12). Menurut Irman, jika saja Fahri Hamzah kalah di pengadilan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewidsje ), maka mekanisme dari aturan yang ada di DPR adalah melaksanakan rapat paripurna untuk meminta persetujuan apakah Fahri Hamzah akan diberhentikan dari jabatannya atau tidak.

Bilamana nanti rapat paripurna memberikan putusan untuk tidak memberhentikan Fahri, maka Fahri Hamzah tetap akan menjadi pemimpin di DPR meskipun pengadilan menyatakan misalnya pemecatan Fahri Hamzah oleh PKS adalah Sah.

“Karena semua harus berakhir di paripurna. Pimpinan DPR dipilih oleh paripurna dan diberhentikan oleh paripurna. Konstruksi UU MD3/2017 sama dengan konsepsi posisi presiden sebagai elected official (pejabat yang dipilih melalui pemilu). Mekanisme pemberhentian presiden tergantung paripurna MPR bukan hasil sidang MK,” kata Irman lagi.

Irman memberikan contoh kasus misalnya seorang presiden disebeut melanggar konstitusi. MK juga telah menyatakan presiden tersebut bersalah. Namun MK tidak bisa memberhentikan presiden tersebut, hal ini melainkan tugas dari MPR. “Jika MPR memutuskan melalui suara terbanyak, presiden tak perlu diberhentikan, maka meski putusan MK presiden bersalah melanggar konstitusi, tetap presiden tak bisa dilengserkan. Namun jika putusan MK bahwa presiden tidak melanggar konstitusi, maka upaya politik di DPR berhenti,” jelas Irman.

Check Also

PUTI MENJADI MAGNET MARHAENIS JATIM UNTUK BERGERAK PADA PILGUB

PUTI MENJADI MAGNET MARHAENIS JATIM UNTUK BERGERAK PADA PILGUB

PUTI MENJADI MAGNET MARHAENIS JATIM UNTUK BERGERAK PADA PILGUB – Setelah sekian lama fakum, Marhaenis …