Wednesday , September 26 2018
Home > News > HAK ANGKET DI DPR TAK PENGARUHI KERJA KPK
HAK ANGKET DI DPR TAK PENGARUHI KERJA KPK
HAK ANGKET DI DPR TAK PENGARUHI KERJA KPK

HAK ANGKET DI DPR TAK PENGARUHI KERJA KPK

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan, penggunaan hak angket di DPR tak mempengaruhi kerja KPK.karena itu sedang di selediki oleh tim khusus soal Hak Angket

Menurut Syarif, sejauh ini belum ada kerja lembaga antikorupsi itu yang terganggu dengan proses angket di DPR. Jadi KPK merasa biasa saja menangani masalah hak angket. Namun mereka menjalani pelan-pelan namun pasti.

Syarif  mengatakan “Kami juga masih tetap melaksanakan kerja-kerja kami seperti biasa, enggak merasa terganggu juga dengan proses angket ini,” ujarnya, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, pada hari Selasa tanggal 13/6/2017.

Sejumlah kalangan pernah menilai hak angket ini bakal mengganggu kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.namun nyatanya tidak sama sekali karena selama ini banyak kasus yang sama seperti ini.jadi KPK akan terus menyelidiki kasus hak angket tersebut.

Salah satunya Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Dalam keterangan tertulisnya pada hari Jumat tanggal 9/6/2017, Ray menyatakan KPK bukanlah lembaga pemerintah melainkan lembaga negara yang bersifat independen, sehingga tidak mungkin diangket.

Hak angket terhadap KPK diketahui dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam persidangan, penyidik KPK Novel Baswedan yang dikonfrontasi dengan politisi Hanura Miryam S Haryani, mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR, agar tidak mengungkap kasus korupsi dalam pengadaan e-KTP.

Menurut Novel, hal itu diceritakan Miryam saat diperiksa di Gedung KPK. Para anggota DPR yang namanya disebut langsung bereaksi.

Penggunaan hak angket kemudian muncul. Komisi III mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam, yang kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Dalam kasus korupsi e-KTP, banyak pihak disebut menerima aliran dana. Diantaranya para anggota DPR.jadi saat ini KPK sudah memegang kunci dari masalah hak angket tersebut. j

Check Also

PROGRAM TERARU KERJA SAMA ANTARA ASC DENGAN BUILD CAROLINA

PROGRAM TERARU KERJA SAMA ANTARA ASC DENGAN BUILD CAROLINA

Dalam program pertama dari jenisnya, Kantor Inovasi Departemen Perdagangan ASC, bekerja sama dengan Build Carolina, …