Tuesday , December 12 2017
Home > Politik > JAKSA DALAM KASUS E-ID MENUNTUT MANTAN PEJABAT KEMENTRIAN DALAM NEGERI DI PENJARA

JAKSA DALAM KASUS E-ID MENUNTUT MANTAN PEJABAT KEMENTRIAN DALAM NEGERI DI PENJARA

Jaksa Penuntut Umum (KPK) menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta menjatuhkan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri ke penjara karena dugaan keterlibatan mereka dalam kasus korupsi e-ID.

Jaksa penuntut mencari tujuh tahun penjara untuk Irman, mantan direktur jenderal untuk pendaftaran penduduk dan sipil di kementerian tersebut, dan denda Rp 500 juta (US $ 37.540) atau enam bulan tambahan di penjara.

Sementara itu, jaksa menuntut lima tahun penjara untuk Sugiharto, mantan direktur pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian. Mereka juga mencari denda Rp 400 juta, atau enam bulan tambahan di penjara, dari petugas.

“Kedua terdakwa terbukti bersalah atas tuduhan graft,” kata ketua tim jaksa KPK Irene Putrie.

Kedua orang tersebut diberi nama tersangka atas dugaan keterlibatan mereka dalam korupsi seputar proyek e-ID senilai Rp 5,9 triliun, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun. Pebisnis Andi Agustinus, alias Andi Narogong, juga bernama tersangka dalam kasus tersebut.

Jaksa juga menuntut agar majelis hakim memerintahkan kedua terdakwa untuk membayar kembali uang yang mereka duga menggelapkan ke negara.

Mereka menuntut agar Irman mengembalikan $ 273.700, Rp 2,4 miliar dan S $ 6.000, atau menghadapi hukuman dua tahun tambahan di penjara. Permintaan Sugiharto adalah agar dia mengembalikan dana sebesar Rp 500 juta atau menerima satu tahun tambahan di penjara.

Kedua terdakwa tersebut dijadwalkan untuk membacakan pernyataan pembelaan mereka pada 10 Juli.

Check Also

INILAH YANG DIANDALKAN KALIMANTAN TIMUR TENTANG SISTEM PEREKONOMIAN

Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (BI Kaltim) meramalkan bahwa pertumbuhan ekonomi di provinsi ini 3,5 …