Saturday , March 23 2019
Home > News > Jokowi Didesak Untuk Melakukan Reformasi Bukan Menambah Kementerian
Jokowi Didesak Untuk Melakukan Reformasi Bukan Menambah Kementerian

Jokowi Didesak Untuk Melakukan Reformasi Bukan Menambah Kementerian

Jokowi Didesak Untuk Melakukan Reformasi Bukan Menambah Kementerian – Sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendesak Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi untuk mulai “membenarkan” pemerintah untuk menangani fungsi-fungsi yang tumpang tindih di antara lembaga-lembaga negara.

Menurut ketua KPK Bapak Agus Rahardjo, merampingkan birokrasi yang mungkin termasuk menggabungkan atau mengintegrasikan lembaga-lembaga pemerintah dengan fungsi-fungsi yang berlebihan dapat meningkatkan kinerja kementerian, pelayanan publik serta mencegah praktik korupsi dalam jangka panjang.

Dalam kapasitasnya sebagai koordinator gugus tugas pencegahan korupsi nasional, Pak Agus menyerahkan dokumen yang berisi strategi nasional tahun 2019-2020 untuk pencegahan korupsi kepada Bapak Jokowi selama upacara di Istana Negara pada hari Rabu, 13 Maret 2019.

Reformasi birokrasi adalah di antara tiga sektor yang dirinci dalam strategi, berdasarkan Peraturan Presiden No. 54/2018, selain izin bisnis dan perdagangan, serta keuangan negara dan penegakan hukum.

Di depan Presiden dan sejumlah menteri Kabinet, Agus Rahardjo menyarankan agar pemerintah fokus pada peninjauan kementerian dan lembaga negara yang sudah ada daripada membangun yang baru.

Jokowi Didesak Untuk Melakukan Reformasi Bukan Menambah Kementerian – Jika kita perlu meningkatkan efektivitas birokrasi kita, akan lebih baik bagi kita untuk mengevaluasi lembaga pemerintah yang ada dan mengintegrasikannya, katanya.

Dia mengutip sebuah contoh di Amerika Serikat, di mana setelah serangan teroris 9/11, pemerintah mendirikan Homeland Security tetapi tanpa membuat organisasi baru. Sebaliknya, AS menggabungkan lusinan departemen dan lembaga federal, termasuk imigrasi, bea cukai, dan perlindungan perbatasan.

Baca Juga : Jokowi Mendesak Maju Dengan Rencana Mengunjungi Sibolga Setelah Penangkapan Teror Dan Penggerebekan

Pernyataan Pak Agus muncul sebagai kritik langsung terhadap Pak Jokowi, yang mencari pemilihan kembali pada bulan April 2019, setelah Presiden mengungkapkan bahwa ia telah mempertimbangkan gagasan untuk menambah dua posisi menteri baru di kabinetnya.

Presiden Jokowi mengatakan pada hari Senin, 11 Maret 2019, bahwa ia mungkin membutuhkan dua pembantu lagi di Kabinet, yaitu menteri investasi dan menteri ekspor, dalam upaya untuk meningkatkan ekspor dan menarik lebih banyak investasi ke negara itu.

Indonesia saat ini memiliki 34 kementerian dan 53 lembaga negara.

Jokowi Didesak Untuk Melakukan Reformasi Bukan Menambah Kementerian – Agus Rahardjo menjelaskan kepada awak media di sela-sela acara bahwa banyak kementerian dan lembaga negara yang ada memiliki fungsi tumpang tindih.

Misalnya, hal-hal yang berkaitan dengan pegawai negeri ditangani oleh Menteri Reformasi Administrasi dan Birokrasi, Badan Administrasi Negara (LAN), Badan Layanan Sipil Nasional (BKN) dan Komisi Birokrasi Sipil Negara (KASN), katanya.

Mengapa tidak menggabungkan mereka semua menjadi Kementerian Manajemen Personalia yang terpadu, misalnya, dan kepala badan dapat menjadi wakil di dalam kementerian?” Kata Bapak Agus Rahardjo. “Upaya untuk pembenaran diperlukan.”

Dia lebih lanjut menunjukkan bahwa akan lebih mudah untuk menilai kinerja lembaga negara jika mereka tidak memiliki fungsi yang tumpang tindih, struktur organisasi yang lebih kecil dan lebih sedikit personil.

Tujuan kami adalah untuk meningkatkan efektivitas kementerian dan memberikan layanan publik yang lebih baik, kata Pak Agus, menambahkan bahwa dengan pembenahan, negara dapat menawarkan gaji yang lebih baik kepada karyawannya, yang juga dapat mencegah praktik korupsi.

Namun, ia mengakui bahwa tantangan dalam pembenaran adalah bahwa negara tersebut perlu merevisi banyak undang-undang yang ada.

Itu konsekuensi, katanya.

Check Also

Seorang Pria Rusia Ditembak Mati Setelah Perampokan Kekerasan Di Bali

Seorang Pria Rusia Ditembak Mati Setelah Perampokan Kekerasan Di Bali

Seorang Pria Rusia Ditembak Mati Setelah Perampokan Kekerasan Di Bali – Polisi Bali telah menembak mati …