Saturday , November 17 2018
Home > News > Jokowi Divonis Lakukan Perbuatan Melawan Hukum

Jokowi Divonis Lakukan Perbuatan Melawan Hukum

Hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya menvonis Presiden Joko Widodo dan lainnya melakukan perbuatan melawan hukum dikasus kebakaran hutan dan lahan. Alhasil Jokowi dan yang lainnya dihukum untuk segera membuat PP Kebakaran Hutan.

Kasus bermula saat sekelompok masyarakat menggugat negara. Penggugat itu adalah:
1.Arie Rompas
2.Kartika Sari
3.Fatkhurrohman
4.Afandi
5.Herlina
6.Nordin
7.Mariaty

Mereka ber-7 menggugat:

1.Presiden Republik Indonesia
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
3.Menteri Pertanian Republik Indonesia
4.Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
5.Menteri Kesehatan Republik Indonesia
6.Gubernur Kalimantan Tengah
7.Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Gugatan tersebut terdaftar di PN Palangkaraya dengan nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk, Ke 7 nama tersebut menilai Jokowi dan yang lainnya selaku penanggung jawab telah gagal memberikan kepastian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh rakyat Kalimantan Tengah. Sehingga warga butuh kepastian bila tahun tahun selanjutnya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Pada 22 Maret 2017 gugatan mereka dikabulkan, PN Palangkarya memutuskan :

1. Menyatakan para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Menghukum Tergugat I (Presiden) untuk menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Atas putusan tersebut Jokowi dan lainnya tidak terima dan mengajukan banding, dan apa yang dikatakan oleh PT Palangkaraya?.

“Mengadili, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G.LH/ 2016/PN.Plk tanggal 22 Maret 2017.”

Putusan tersebut diketok oleh Setyaningsih Wijaya dengan anggota Bambang Kustopo dan Pudji Tri Rahadi.

“Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV,V dan VI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150 ribu.”

Lalu apakah Jokowi dan lainnya melaksanakan perintah pengadilan tersebut? Ternyata Jokowi dan lainnya memilih untuk melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan kasasi ke MA. Saat ini kasasi tersebut masih diperiksa oleh MA.

Check Also

Rupiah Terus Menguat, BI: Masih Kemurahan

Nilai tukar rupiah belakangan ini terus menguat. Dolar amerika pun sudah meninggalkan zona Rp.15.000 dan …