Thursday , November 22 2018
Home > News > Jokowi Tampak Masih Belum Tepati Janji Kampanye 4 Tahun Memerintah
Jokowi Tampak Masih Belum Tepati Janji Kampanye 4 Tahun Memerintah
Jokowi Tampak Masih Belum Tepati Janji Kampanye 4 Tahun Memerintah

Jokowi Tampak Masih Belum Tepati Janji Kampanye 4 Tahun Memerintah

Jokowi Tampak Masih Belum Tepati Janji Kampanye 4 Tahun Memerintah

Empat tahun setelah terpilih, Presiden Joko “Jokowi” Widodo belum memenuhi banyak janji-janjinya tentang isu-isu hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi.

Jokowi, yang dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014, setelah mengalahkan mantan jenderal Prabowo Subianto, tidak menganggap masalah hak asasi manusia sebagai prioritas, menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Pemerintahannya gagal mencapai sebagian besar komitmen awalnya tentang hak asasi manusia, komisaris Kontras Yati Andriyani mengatakan kepada The Jakarta Post pada hari Sabtu.

Dalam laporan evaluasinya, Kontras mencatat bahwa Jokowi telah gagal melaksanakan sebagian besar dari 17 program hak asasi manusia prioritasnya.

Jokowi, katanya, belum membahas masalah pembunuhan di luar hukum, pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan kebebasan beragama. Isu-isu yang tersisa, termasuk hak-hak penyandang cacat, baru saja diselesaikan sebagian, tambahnya.

Dihubungi secara terpisah, koordinator divisi korupsi Korupsi Indonesia, Donald Fariz, menggemakan sentimen terkait dorongan anti-propaganda Jokowi.

Jokowi, katanya, tidak cukup agresif dalam mereformasi birokrasinya dengan memperkenalkan e-budgeting dan e-procurement, sementara banyak pemimpin regional telah dituduh korupsi oleh badan anti-korupsi nasional.

Kami belum melihat agenda konkret dari Presiden untuk mereformasi lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian Nasional atau Kejaksaan Agung. Kedua lembaga ini sangat kuat, tetapi belum ada mekanisme pemantauan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan, kata Donald.

Irma Suryani Chaniago, juru bicara tim kampanye Jokowi, menolak klaim Donald tentang kurangnya prestasi Jokowi dalam pertarungan korupsi, mengatakan fakta bahwa banyak politisi yang ditangkap karena korupsi di bawah Jokowi menunjukkan bahwa Presiden mengizinkan KPK bekerja secara profesional.

Dia mengakui, bahwa pemerintah belum menjadikan isu hak asasi manusia sebagai prioritas. Di masa depan, masalah pelanggaran hak asasi manusia harus dijadikan prioritas, terutama pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Check Also

WARIA BABAK BELUR JADI KORBAN PENYERANGAN MASSAL PULUHAN PRIA

WARIA BABAK BELUR JADI KORBAN PENYERANGAN MASSAL PULUHAN PRIA

WARIA BABAK BELUR JADI KORBAN PENYERANGAN MASSAL PULUHAN PRIA Puluhan pria menyerang dua waria (orang …