Friday , June 22 2018
Home > News > JOKOWI TIDAK AKAN MENANDATANGANI UNDANG UNDANG MD3
JOKOWI TIDAK AKAN MENANDATANGANI UNDANG UNDANG MD3
JOKOWI TIDAK AKAN MENANDATANGANI UNDANG UNDANG MD3

JOKOWI TIDAK AKAN MENANDATANGANI UNDANG UNDANG MD3

JOKOWI TIDAK AKAN MENANDATANGANI UNDANG UNDANG MD3 – Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Menkumham ) datang menghadap kepada Persiden Joko Widodo di Istana Negara. Kedatangan Yasonna ini guna memberikan laporan terkait Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD ( MD3 ) yang baru baru ini disahkan oleh DPR. “Ini kan saya lapor ke Presiden tentang MD3 dengan segala kompleksitasnya, baru saya lapor,” kata Yasonna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/2).

Dari ini UU MD3 ini, Presiden Jokowi menyoroti sejumlah pasal, diantaranya prihal imunitas DPR dan pemanggilan paksa kepadsa para pejabat Negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga dengan meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Dimana menurut Yasonna hal ini membuat Presiden Jokowi sangan terkejut melihat adanya sejumlah pasal baru yang isinya seperti itu di UU MD3.

Berita terkait ; JOKOWI TOLAK TANDA TANGAN UU MD3 TIDAK MEMBERIKAN PENGARUH

JOKOWI TIDAK AKAN MENANDATANGANI UNDANG UNDANG MD3 – “Jadi Presiden cukup kaget juga. Makanya saya jelaskan, masih menganalisis ini dari apa yang disampaikan belum menandatangani dan kemungkinan (Presiden) tidak mendandatangani,” tegasnya. Sebelumnya pemerintah hanya menyutujui beberapa perubahan kursi pimpinan MPR, DPR,dan DPD. Dengan adanya penambahan kursi pada masing masing wakil pemimpin sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 15, Pasal 84 dan Pasal 260. Namun pada perkembangannya DPR membuat pasal pasal baru yang dianggap tidak penting.

“Dalam perkembangannya teman-teman DPR membuat tambahan pasal yang sangat banyak sekali. Dan boleh saya katakan melalui perdebatan panjang dan alot itu 2/3 keinginan teman-teman DPR tidak saya setujui, lebih dari 2/3 keinginan yang diminta DPR. Kalau kita setujui waduh itu lebih super powerful lagi,” terang dia.

JOKOWI TIDAK AKAN MENANDATANGANI UNDANG UNDANG MD3 – Perlu untuk diketahui bahwa DPR sudah mengesahkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD dan DPRD ( RUU MD3 ). Adanya sejumlah pasal janggal yang terdapat pada UU MD3 yang menjadi perdebatan public, yakni pasal 122 huruf K. Dalam pasal ini, MKD bisa melaporkan perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Kemudian pada Pasal 245, dimana pada pasal ini mengatur pemanggilan anggota DPR sehubungan dengan terjadinya pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 224, yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

JOKOWI TIDAK AKAN MENANDATANGANI UNDANG UNDANG MD3 – Perubahan juga terjadi pada Pasal 73 terkait kewajiban seluruh warga Indonesia untuk memenuhi panggilan DPR. Dalam aturan yang baru disahkan terdapat aturan mekanisme pemanggilan paksa pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga itu dengan meminta bantuan pihak kepolisian sesuai dengan ayat 5.

Terakhir perubahan kursi pimpinan MPR, DPR, dan DPD. Masih-masing mendapat penambahan kursi wakil pimpinan sesuai diatur dalam Pasal 15, Pasal 84, dan Pasal 260.

Berita terkait ; PEMERINTAH HARUS MEMBERIKAN PENOLAKAN AGAR UU MD3 DIBATALKAN

Check Also

RUMAH BEBAS BANJIR ALA DEDI MULYADI DIRESMIKAN

RUMAH BEBAS BANJIR ALA DEDI MULYADI DIRESMIKAN

RUMAH BEBAS BANJIR ALA DEDI MULYADI DIRESMIKAN – Wajah gembira kembali terpancar pasangan Hardiyono ( …