Saturday , September 22 2018
Home > News > JOKOWI TOLAK TANDA TANGAN UU MD3 TIDAK MEMBERIKAN PENGARUH
JOKOWI TOLAK TANDA TANGAN UU MD3 TIDAK MEMBERIKAN PENGARUH
JOKOWI TOLAK TANDA TANGAN UU MD3 TIDAK MEMBERIKAN PENGARUH

JOKOWI TOLAK TANDA TANGAN UU MD3 TIDAK MEMBERIKAN PENGARUH

JOKOWI TOLAK TANDA TANGAN UU MD3 TIDAK MEMBERIKAN PENGARUH – Presiden Joko Widodo menyoroti beberapa pasal pada Rancangan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR, DPD dan DPRD ( MD3 ) yang sudah disahkan oleh DPR dan kini sudah sampai ke tangannya. Pertimbangan ini dilakukan dimana banyaknya kontroversi akan isi dari UU MD3 yang direvisi tersebut dimana dengan undang undang yang baru ini membuat DPR memiliki kekuatan yang lebih besar lagi.

Adanya hal ini jelas membuat Jokowi sendiri terkejut  karena dirinya melihat adanya beberapa pasal yang kontroversial yang juga disorot oleh public. Bisa kita lihat dari imunitas DPR dan pemanggilan paksa yang dilakukan pada pejabat Negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga dengan meminta bantuan dari pihak kepolisian.

Baca juga ; PEMERINTAH HARUS MEMBERIKAN PENOLAKAN AGAR UU MD3 DIBATALKAN

JOKOWI TOLAK TANDA TANGAN UU MD3 TIDAK MEMBERIKAN PENGARUH – “Jadi Presiden cukup kaget juga. Makanya saya jelaskan, masih menganalisis ini dari apa yang disampaikan belum menandatangani dan kemungkinan (Presiden) tidak menandatangani,” ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly di Istana Kepresidenan, kemarin. Hal yang membuat Jokowi kaget dimana pada pembahasan revisi UU MD3, pemerintah hanya menyetujui adanya perubahan kursi pemimpin MPR, DPR, dan DPD.

Dimana masing masing anggota mendapatkan penambahan kursi wakil pemimpin sesuai dengan yang diatur oleh Pasal 15, Pasal 84 dan pasal 260. Namun dalam perkembanganya, DPR menambahkan pasal baru yang dianggap tidak perlu. Bahkan pemerintah mengaku menolak 2/3 keinginan dari DPR. “Kalau kita setujui waduh itu lebih super powerful lagi,” sambungnya.

JOKOWI TOLAK TANDA TANGAN UU MD3 TIDAK MEMBERIKAN PENGARUH – “Presiden mengatakan kok sampai begini, jadi heboh di masyarakat,” jelas Yasonna. Ada kemungkinan Presiden tidak akan menandatangani UU MD3. Dengan begitu UU MD3 menjadi UU kontroversial meskipun tetap sah untuk diundangkan. Pemerintah justru mendorong rakyat untuk melakukan gugatan pada revisi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi ( MK ).

Namun hal ini baru bisa dilakukan setelah rancang  UU MD3 resmi menjadi Undang Undang. Tidak hanya mendorong rakyat, pemerintah juga segera melayangkan gugatan UU MD3 ke MK. “Rakyat punya kesempatan menguji konsitusionalitas ayat-ayat di MD3. Kita dorong rakyat kita uji ke MK. (Pemerintah) Ke MK, ingat saat saya keluar paripurna dari pada kita capai-capai lebih baik kita gugat ke MK. Kita mempunyai mekanisme check and balances, kewenangan DPR dan pemerintah dicek MK,” ucapnya.

Baca juga ; AHOK AJUKAN PENINJAUAN KEMBALI KE MAHKAMAH AGUNG

Check Also

Tetangga Hibahkan Tanah Agar Rumah Eko Yang Terkepung Bisa Diakses Kembali

Tetangga Hibahkan Tanah Agar Rumah Eko Yang Terkepung Bisa Diakses Kembali

Tetangga Hibahkan Tanah Agar Rumah Eko Yang Terkepung Bisa Diakses Kembali – Perasaan Eko Purnomo …