Wednesday , November 21 2018
Home > Mancanegara > Karen Galaila Tertangkap KPK Mantan Direktur Pertamina
Karen Galaila Tertangkap KPK Mantan Direktur Pertamina
Karen Galaila Tertangkap KPK Mantan Direktur Pertamina

Karen Galaila Tertangkap KPK Mantan Direktur Pertamina

Karen Galaila Tertangkap KPK Mantan Direktur Pertamina

Penuntutan terhadap mantan direktur utama perusahaan minyak dan gas negara Pertamina dipertanyakan karena dilakukan terhadap prinsip-prinsip hukum praktik bisnis. Ini juga menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum, salah satu faktor di balik rendahnya investasi Indonesia di sektor minyak dan gas, masih berlanjut.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap mantan direktur utama Pertamina, Karen Galaila Agustiawan, pada hari Senin karena dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi terkait dengan investasi perusahaan di blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada tahun 2009. Kasus tersebut telah menyebabkan Rp 568 miliar (US $ 38 miliar pada tingkat saat ini) dalam kerugian negara, menurut Kejaksaan Agung, yang bernama Karen seorang tersangka April lalu.

Investasi Pertamina tidak berjalan seperti yang diharapkan karena blok BMG hanya mampu menghasilkan 252 barel minyak per hari (bpd), jauh lebih rendah dari perkiraan 812 bpd. Itu akhirnya ditutup setelah ditemukan tidak layak secara ekonomi.

Kejaksaan Agung juga menuduh Karen melanggar prosedur investasi, seperti menyetujui kesepakatan akuisisi tanpa audit uji tuntas dan tanpa persetujuan dari dewan komisaris Pertamina.

Namun, pengacaranya mengatakan Karen telah memenuhi semua prosedur, seperti audit due diligence termasuk studi kelayakan, dan telah mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris. Selain itu, Kejaksaan Agung membuka dugaan kasus korupsi meskipun audit dilakukan pada tahun 2010 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang tidak menemukan penyimpangan dalam akuisisi blok BMG.

Pemerintah, sebagai pemegang saham perusahaan minyak dan gas milik negara, juga telah menyetujui laporan keuangan Pertamina yang termasuk investasi BMG. Biasanya, jika laporan keuangan perusahaan disetujui oleh pemegang saham, dewan eksekutif dibebaskan dari segala tanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena tindakan perusahaan selama tahun keuangan.

Kegagalan bisnis adalah bagian dari risiko bisnis. Jika kegagalan seperti investasi yang dilakukan oleh Pertamina dianggap kejahatan, itu akan menakut-nakuti investor. Risiko hukum semacam itu akan semakin melukai upaya pemerintah dalam mempromosikan peran perusahaan milik negara dalam perekonomian negara.

Pemerintah telah mendorong perusahaan negara untuk menjalankan bisnis secara lebih profesional sehingga mereka akan dapat memanfaatkan peluang bisnis yang tersedia. Perusahaan-perusahaan milik negara harus mampu menghasilkan lebih banyak laba agar mereka dapat membayar dividen lebih tinggi untuk mengurangi defisit anggaran negara. Meningkatkan penerimaan negara dari dividen perusahaan milik negara adalah salah satu tujuan pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo karena pendapatan pajak tidak memadai untuk membiayai program pembangunan negara.

Oleh karena itu, penuntutan para eksekutif perusahaan negara tanpa bukti hukum yang kuat tidak hanya akan membahayakan kredibilitas mereka yang menjunjung hukum, itu juga akan merusak kepercayaan bisnis Indonesia. Kepada perusahaan milik negara, dampak penangkapan Karen akan sangat merusak karena para eksekutif yang bertanggung jawab akan menghindari membuat keputusan besar, takut keputusan bisnis yang salah dapat menyebabkan mereka masuk penjara.

Check Also

MELECEHKAN ORANG AKTIFIS MALAH BANTU MINTA AMNESTI KEPADA PRESIDEN

MELECEHKAN ORANG AKTIFIS MALAH BANTU MINTA AMNESTI KEPADA PRESIDEN

MELECEHKAN ORANG AKTIFIS MALAH BANTU MINTA AMNESTI KEPADA PRESIDEN Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengatakan bahwa …