Saturday , June 23 2018
Home > Politik > KEMARAHAN FADLI ZON DAN MEMINTA UNTUK MEMBUBARKAN DPR RI
KEMARAHAN FADLI ZON DAN MEMINTA UNTUK MEMBUBARKAN DPR RI
KEMARAHAN FADLI ZON DAN MEMINTA UNTUK MEMBUBARKAN DPR RI

KEMARAHAN FADLI ZON DAN MEMINTA UNTUK MEMBUBARKAN DPR RI

SaranaNKRI KEMARAHAN FADLI ZON DAN MEMINTA UNTUK MEMBUBARKAN DPR RI Wakil Ketua DPR, Fadli Zon memberikan kritikan terhadap KPK yang merasa enggan untuk diawasi oleh Pansus Hak Angket. Ia menilai langkah yang diambil KPK tersbut lucu, karena menurutnya disemua negara atau seleuruh dunia itu selalu ada institusi atau lembaga yang diawasi oleh lembaga legislatif.

“Ini lah yang namanya demokrasi, DPR adalah wakil rakyat yang harus melakukan salah satu fungsinya, seperti pengawasan. Tidak hanya Indonesia, Predien Amerika saja diawasi oleh House of Representative-nya. Demokrasiharusnya begitu, kalau tidak mau ya lebih baik dibubarkan saja DPR,” ucap Fadli di DPR, Jakarta, Selasa (13/6/17).

Baca Juga :  BEREDAR PESAN KALENG HARY TANOESOEDIBJO UNTUK YULIANTO YANG HARUS DIPERTANGGUNG JAWABKAN

Fadli juga menilai bahwa DPR hanya bertugas untuk megawasi KPK. Untuk lembaga yang sedang diawasi, harusnya tunduk dan mengikuti pengawasan sesuai dengan aturan hukum yang telah berlaku.

“Harusnya diterima donk dengan proses hukum yang ada, ini juga kan lemabga konstitusional, pilar demokrasi yang tertinggi itu kan ada di sini,” jelasnya.

KEMARAHAN FADLI ZON DAN MEMINTA UNTUK MEMBUBARKAN DPR RI Bukan hanya itu, ia juga mempersilahkan KPK untuk membuat aduan mengenai masalah hak angket kepada Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi. Fadli juga mengakui bahwa pihaknya akan terus menghargai proses demokrasi dan politik yang ada.

“Ini bukan maslaah suka atau tidak suka, menurut syaa sendiri yang juga bagian dari Fraksi Gerindra, sikap sya dari awal itu sudah tidak menyetujui dengan hak angket ini. Nah, masalahnya pada saat dijatuhkan, dan kita sendiri tidak mengirimkan wakil, maka kita juga tidak akan punya suara, kita tidak memiliki opini, dan juga tidak memiliki hak untuk berbicara dalam panitia tersebut,” Fadli kembali menjelaskan.

Baca Juga :  PERAMPOKAN SIANG BOLONG DI DAAN MOGOT APAKAH ADA SINDIKAT TERORISME?

Walau banyak dihampiri kritikan, tetapi Fadli masih tetap berharap agar pansus hak angket KPK yang mestinya dapat dikerjakan sesuai dengan koridor dan mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang.

Yang terakhir, ia juga berharap walau banyak berbagai catatan dalam proses hak angket, namun ini adalah bagian dari proses konstitusional.

“”Jika untuk dinamika, biasalah. Saya kira di DPR pada dinamika yang seperti itu,” ucap Fadli.

Check Also

KETIDAK DISIPLINAN MENJADI FAKTOR UTAMA PENYEBAB TENGGELAMNYA KAPAL KM SINAR BANGUN

KETIDAK DISIPLINAN MENJADI FAKTOR UTAMA PENYEBAB TENGGELAMNYA KAPAL KM SINAR BANGUN

SaranaNKRI KETIDAK DISIPLINAN MENJADI FAKTOR UTAMA PENYEBAB TENGGELAMNYA KAPAL KM SINAR BANGUN Menteri Koordinator Bidang …