Saturday , August 18 2018
Home > Gaya hidup > KONSUMSI TEMBAKAU DI INDONESIA TELAH MENCAPAI TINGKAT DARURAT
KONSUMSI TEMBAKAU DI INDONESIA TELAH MENCAPAI TINGKAT DARURAT

KONSUMSI TEMBAKAU DI INDONESIA TELAH MENCAPAI TINGKAT DARURAT

Konsumsi tembakau di Indonesia dikatakan telah mencapai tingkat darurat, kata Laksmiati A. Hanafiah, ketua III Yayasan Jantung Indonesia dan ketua eksekutif Komisi Nasional Pengendalian Tembakau.

“Konsumsi tembakau Indonesia, yang merupakan ketiga terbesar di dunia setelah China dan India, terus meningkat,” kata Laksmiati seperti dikutip oleh kompas.com. “Pengeluaran rumah tangga untuk rokok adalah yang tertinggi kedua setelah beras. Itu bahkan lebih besar dari pendidikan,” tambahnya pada konferensi di Jakarta pada hari Rabu.

Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia 2015, sepertiga laki-laki antara usia 13 dan 15 tahun di Indonesia mengonsumsi tembakau, sementara lebih dari 40 juta anak di bawah usia 5 tahun di seluruh negeri adalah perokok pasif.

Pada konferensi yang sama, Dr. Ade Median Ambari mengatakan konsumsi rokok menyebabkan 5,4 juta kematian dini per tahun dan sekitar 35 hingga 40 persen kematian di seluruh dunia disebabkan oleh penyakit kardiovaskular yang terkait dengan merokok.

Dr. Ismoyo Suni, ketua Asosiasi Pakar Kardiovaskular Indonesia, mengatakan sepenuhnya mendukung penerapan pajak rokok “karena telah dibuktikan oleh penelitian di Afrika Selatan dan Prancis antara 1990 dan 2005 bahwa peningkatan tiga kali lipat dalam rokok pajak akan mengurangi jumlah perokok aktif hingga separuh ”.

Laksmiati mengatakan untuk mengendalikan konsumsi di Indonesia, rokok harus dibuat lebih mahal sehingga anak-anak dan keluarga miskin, yang membentuk 70 persen dari semua perokok di negara itu, tidak akan mampu membelinya.

Dia menyarankan bahwa tagihan tembakau harus dihapus karena hanya menguntungkan industri tembakau, yang seharusnya mengakui bahwa produknya berbahaya. Laksmiati mengatakan iklan rokok juga harus dilarang. “Bagaimana mungkin suatu produk yang berbahaya masih diiklankan? Menempatkan batas [pada iklan] tidak cukup. Iklan semacam itu harus dihilangkan sepenuhnya,” tambahnya.

Ismoyo mengatakan bahwa klinik di tingkat layanan primer, yang membantu perokok untuk berhenti merokok, harus dapat mengenakan biaya kepada Dinas Kesehatan dan Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) untuk layanan mereka.

“Budaya non-merokok harus dimulai dari rumah dan itu harus diaktifkan oleh guru sekolah dasar dan menengah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga harus membuat tidak merokok persyaratan ujian,” tambahnya.

Check Also

Bukti Bahwa Belanda Tidak Menerima Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945

Bukti Bahwa Belanda Tidak Menerima Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945

Bukti Bahwa Belanda Tidak Menerima Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 -Selama 350 tahun sebelumnya VOC …