Thursday , May 24 2018
Home > News > KPK Diminta Optimalkan
KPK Diminta Optimalkan
KPK Diminta Optimalkan

KPK Diminta Optimalkan

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak hanya berfokus untuk menjerat pelaku dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).namun menanggani semua kasus korupsi yang terjadsi di indonesia

KPK juga diminta mengoptimalkan pengembalian uang negara yang hilang sekitar Rp 2,3 triliun dalam kasus tersebut. Yang terjadi dialam kasus E-KTP. Agar kerugian tersebut membuat Negara bebas dari rugi Negara.

Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Jentera dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat baru ada sekitar 10 orang yang telah mengaku menerima uang dan menyerahkan uang tersebut kepada KPK.namun masih belum semua yang tertangkap atas kasus E-KTP.

Namun, penyerahan uang tersebut masih jauh dari nilai kerugian negara yang ditemukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dikarenakan masih beberpa yang belum di ketahui siapa saja yang memakan uang tersebut untuk mengati rugi Negara tersebut

M Al Ayyubi Harahap  mengatakan bahwa “Kami mendorong KPK mendalami apakah uang yang dikembalikan itu sesuai dengan yang mereka terima, atau pihak lain yang menerima uang tapi tidak mau mengakui,” dari BEM STHI Jentera di Kantor.

Beberapa yang telah mengakui dan menyerahkan uang kepada KPK yakni, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggrani dan politisi Partai Demokrat Djafar Hafsah. Dan beberapa yang masih di poeriksa oleh KPK.

Dalam persidangan terhadap dua mantan pejabat Kemendagri, Diah mengaku menerima 500.000 dollar AS. Sementara, Djafar mengaku menerima Rp 1 miliar. Dan KPK akan terus melusuri siapa saiap saja yang terkakit dalam kasus korupsi  E-KTP. dan yang sedang saat ini KPK lakukan adalah mencari para korupsi E-KTP

Check Also

KUDA YANG TELAH MENJADI BATU SELAMA 79 M

KUDA YANG TELAH MENJADI BATU SELAMA 79 M

Kuda itu mungkin memutar telinganya ketika mendengar raungan memekakkan telinga dari Gunung Vesuvius pada 79 …