Monday , July 16 2018
Home > News > KPK : Hakim telah mencabut hak politik dari Rita Widyasari Bupati Kukar
RITA WIDYASARI
RITA WIDYASARI

KPK : Hakim telah mencabut hak politik dari Rita Widyasari Bupati Kukar

Rita Widyasari, Terdakwa kasus suap atas pemberian izin terhadap lokasi perkebunan yang berada di Kutai Kartanegara. Bupati nonaktif Kutai Kartanegara tersebut telah dijatuhi hukuman selama 10 tahun penjara, dan akan di denda 600 juta rupiah. disubsider selama enam bulan kurungan serta dicabut hak politiknya selama lima tahun lamanya.

Saut Situmorang, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), putusan majelis hakim membuat Saut Situmorang mengapresiasinya atas Tindak Pidana Korupsi yang mencabut Hak Politik Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

“Saya telah mendengar kalo hak politik (Rita) telah dicabut. Saya pikir dia sudah mengakui dengan baik dan kemudia sudah di optimalkan semua,” Ujar Saut Situmorang saat di Gedung Merah Putih KPK. Jakarta, Jumat (6/7/2018) malam.

Saut Situmorang juga sempat menyindir pidana tersebut karena ada nya tambahan berupa pencabutan hak politik kepada Rita, Rita juga sudah searah dengan semangat Peraturan Komisi Pimilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Anggota Legislatif.

Bagi seorang Saut Situmorang, pencabutan hak politik koruptor dalam sebuah pidana tambahan serta melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) dalam PKPU merupakan dua hal yang harus patut mendapatkan dukungan.

“Berarti semangatnya itu sama dengan semangat PKPU dong,” katanya

Saut Situmorang memastikan bahwa KPK akan terus memproses dugaan atas tindakan pindana pencucian uang yang telah dilakukan Rita

Majelis hakim pada Pengadilan tersebut menyatakan bahwa Tidak Pidana Korupsi Jakarta mencabut semua hak politik Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

Hakim mempunyai alasan ingin melindungi publik supaya tidak salah pemimpin yang pernah terbukti menjadi korupsi.

“Menjatuhkan sebuah pidana tambahan pada Rita Widyasari yang berupa pencabutan hak untuk dipilih tersebut merupakan adalah sesuatu yang baik. Ketika sudah 5 tahun sejak selesai menjalanin proses hukum, terdakwa sudah tidak boleh menjadi anggota caleg,” Ujar ketua majelis hakim Sugianto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (6/7/2018)

Dalam proses pencabutan hak politik tersebut, hakim mempertimbangkan jabatan Rita Widyasari selaku bupati saat menjalankan praktik korupsi.

Menurut hakim, jabatan kepala daerah yang langsung di pilih oleh rakyat ini diharapkan menjalankan pemerintahan yang bebas dari ada nya korupsi.

Padahal pada kenyataannya selama ini Rita Widyasari menjalankan pemerintahan tersebut
dengan melakukan praktik korupsi, kolusi serta nepotisme.

Rita Widyasari telah divonis 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 600.000.000,- subsider 6 bulan kurungan. Rita Widyasari terbukti telah menerima gratifikasi sebesar Rp 110 Miliar bersama-sama dengan staf khususnya, Khairudin.

Kata hakim, Rita Widyasari menugaskan Khairudin untuk mengkondisikan penerimaan uang terkait perizinan dan proyek-proyek yang berada di lingkungan Pembab Kukar.

Selain dari itu, Rita Widyasari terbukti telah menerima suap sebesar Rp 6 Miliar dari Direktur Utama PT Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun.

Uang yang berikan terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT Sawit Golden Prima.

Check Also

TIPS DARI KONMARI DALAM HAL MEMBERESKAN RUMAH

Setiap orang didunia punya cara tersendiri dalam mengemas barang-barang, merapikan rumah, dan berbagai macam cara …