Uncategorized

KPK Mendukung Kenaikan Dana Para Pihak jika UU Revisi

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mendukung agenda peningkatan dana partai politik dari pemerintah. Direktur pendidikan dan pelayanan masyarakat KPK Giri Suprapdiono mengatakan bahwa mendanai operasi partai politik dapat menjadi solusi untuk mengurangi tingkat korupsi politik.

“Ayo bangun demokrasi tanpa korupsi,” kata Giri kepada Tempo , Minggu, 1 Desember.

KPK melakukan tinjauan pada tahun 2016 tentang dana partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Giri mengatakan bahwa pada saat itu KPK merekomendasikan angka Rp10.706 per suara dengan peningkatan bertahap selama 10 tahun.

“Atau naik sekitar 107 persen setiap tahun,” kata Giri.

Pada 2016, dana partai politik yang bersumber dari APBN ditetapkan Rp108 per suara. Pemerintah kemudian meningkatkan jumlahnya menjadi Rp1.000 per suara melalui Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Kali ini, pemerintah berencana untuk menambah dana, dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan angka sekitar Rp6 triliun, yang kemungkinan akan diambil dari APBN 2023.

Jika dibagi secara proporsional ke sembilan partai di parlemen, jumlahnya adalah Rp48.000 per suara, atau naik 48 kali dari alokasi hari ini.

Giri menekankan bahwa peningkatan dana partai politik harus disertai dengan revisi UU Partai Politik. Dia berargumen bahwa tidak cukup hanya meratifikasinya melalui amandemen peraturan pemerintah saja — seperti yang terjadi sebelumnya.

“SIPP bisa diterapkan dengan sempurna jika ada revisi UU Partai Politik, ada keseimbangan hak dan kewajiban yang diatur,” katanya.

Leave a Reply