NewsPolitikUncategorized

KPK MENOLAK PENYELIDIKAN PADA DPR

KPK MENOLAK PENYELIDIKAN PADA DPRKPK MENOLAK PENYELIDIKAN PADA DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menolak keputusan DPR untuk melakukan penyelidikan atas kasus korupsi e-KTP tersebut, yang telah melibatkan puluhan politisi, termasuk Ketua DPR Setya Novanto.Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, beberapa jam setelah DPR menyetujui usulan penyelidikan dalam sebuah sidang pleno, wakil ketua KPK Laode Muhammad Syarief mengatakan bahwa penyelidikan tersebut akan melemahkan penyelidikannya terhadap kasus tersebut.

“Setiap upaya yang bisa menghambat penyelidikan korupsi, termasuk kasus e-KTP dan kasus sumpah palsu (mantan anggota parlemen Miryam S. Haryani), akan ditolak oleh KPK,” katanya. Rencana DPR untuk melaksanakan hak legislatifnya atas penyelidikan disetujui pada pertemuan pleno hari Jumat yang dipimpin oleh wakil ketua DPR Fahri Hamzah, kritikus yang lama terhadap badan antigraft, meskipun mendapat tentangan dari beberapa faksi.

Penyelidikan tersebut sebagian besar telah dilihat sebagai upaya DPR lainnya untuk melemahkan KPK, salah satu institusi paling kredibel di negara tersebut yang telah mengirim puluhan politisi, termasuk pemimpin partai, ke penjara karena korupsi. Fahri mengatakan, setelah rapat paripurna DPR akan melanjutkan pembentukan panitia khusus untuk melakukan penyelidikan.

“Pembentukan panitia khusus akan menunggu sampai 17 Mei, awal masa duduk baru,” kata Fahri. Rumah tersebut akan berada dalam reses dari tanggal 29 April sampai 17 Mei. Pembuat undang-undang berpendapat bahwa penyelidikan tersebut dimaksudkan agar KPK transparan.

“Penyelidikan akan menyelidiki kewenangan KPK dan pelaksanaan tugasnya berdasarkan Pasal 5 UU KPK tahun 2002, yang mengatur bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPK didasarkan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas,” Anggota parlemen Partai NasDem Taufiqulhadi mengatakan.

Namun, penyelidikan tersebut terutama ditujukan untuk memaksa KPK melepaskan catatan wawancara dengan Miryam, di mana dia menyebutkan peran dugaan sejumlah anggota parlemen dalam kasus korupsi e-ID. Dalam persidangan dengan KPK Rabu lalu, Komisi III DPR yang mengawasi urusan hukum meminta agar badan tersebut memainkan catatan wawancara.

“Jika semua bukti diungkapkan, ini akan menghambat proses hukum dan mempengaruhi penanganan kasus cangkok e-KTP,” kata Laode. Dalam sidang e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta sebulan yang lalu, Miryam, yang berada di bawah sumpah, mencabut semua pernyataan yang dia buat selama interogasi tersebut, dengan mengatakan bahwa dia telah diintimidasi oleh penyidik ​​KPK selama interogasi tersebut.

Penyelidik teratas KPK Novel Baswedan, yang dirawat di rumah sakit setelah serangan asam, membantah klaim Miryam, mengatakan bahwa selama interogasi tersebut, Miryam malah mengklaim bahwa setidaknya lima anggota parlemen telah mengintimidasi dia setelah menginformasikan kepada KPK mengenai dugaan penyebaran uang suap yang terkait dengan uang tersebut. 5,9 triliun proyek kepada anggota parlemen.

KPK menamai Miryam sebagai tersangka sumpah palsu pada tanggal 5 April dan memasukkannya ke dalam daftar paling dicarinya pada hari Kamis setelah dia gagal memenuhi dua panggilan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyesalkan persetujuan DPR atas penyelidikan tersebut, dengan mengatakan bahwa pemungutan suara dalam rapat paripurna tidak sah karena tidak mematuhi mekanisme yang diatur dalam Pasal 199 (3) undang-undang 2014 tentang lembaga legislatif.

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa hak penyelidikan dapat dilalui jika sebuah rapat paripurna mendapat persetujuan lebih dari setengah anggota DPR dan keputusan tersebut dibuat dengan persetujuan lebih dari separuh anggota DPR hadir.

“[Fahri] mengabaikan interupsi dari anggota DPR yang menolak menyetujui usulan penyelidikan. Banyak legislator keluar dan tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara, “kata peneliti hukum ICW, Lalola Easter. “KPK tidak harus menghadiri forum [penyelidikan] karena tidak sah dan cacat hukum.”

Jumat bukan kali pertama negara tersebut melihat masyarakat mempertanyakan upaya DPR untuk melemahkan KPK. DPR memutuskan sebelumnya untuk menghidupkan kembali rencana deflasi KPK dengan merevisi UU KPK tahun 2002.

Revisi yang diusulkan tersebut juga mencakup pembentukan badan pengawas KPK, pencabutan hak tunggal KPK untuk penyadapan, pembatasan mempekerjakan penyelidik independen dan persyaratan untuk menjatuhkan sebuah kasus.

Leave a Reply