Monday , October 22 2018
Home > Kesehatan > LANGKAH PEMERINTAH UNTUK MENYELAMATKAN BPJS
LANGKAH PEMERINTAH UNTUK MENYELAMATKAN BPJS
LANGKAH PEMERINTAH UNTUK MENYELAMATKAN BPJS

LANGKAH PEMERINTAH UNTUK MENYELAMATKAN BPJS

LANGKAH PEMERINTAH UNTUK MENYELAMATKAN BPJS – Pemerintah telah mengalokasikan Rp 4,99 triliun untuk menyelamatkan Badan Kesehatan dan Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan), jauh dari perkiraan defisit Rp 10,99 triliun yang dihadapi oleh perusahaan asuransi negara tahun ini. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pada hari Senin bahwa kementerian telah mengeluarkan sebuah peraturan yang menyatakan bahwa ia akan menyuntikkan dana yang disisihkan dalam anggaran negara 2018 ke perusahaan asuransi kesehatan negara.

“Insya Allah, uang itu akan dicairkan pada akhir pekan ini atau awal pekan depan,” katanya dalam rapat gabungan dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Senin.

Untuk membantu BPJS Kesehatan lebih lanjut, kementerian telah merancang bauran kebijakan untuk diterapkan selama beberapa tahun yang akan memungkinkan lembaga tersebut untuk meningkatkan pendapatannya dari sumber yang lebih bervariasi, termasuk cukai tembakau. Kementerian juga telah mengeluarkan peraturan yang menetapkan batas atas biaya operasional BPJS Kesehatan. Peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sebesar Rp 2,69 triliun menjadi Rp 3,07 triliun.

Bauran kebijakan diharapkan mulai berlaku pada bulan Oktober setelah Presiden Joko Widodo menandatangani revisi peraturan presiden tentang asuransi kesehatan nasional. Namun, bantuan dan dana tambahan tidak mencukupi untuk menutupi defisit yang dihadapi BPJS Kesehatan tahun ini.

Menurut rencana kerja dan anggaran tahunannya, perusahaan asuransi kesehatan negara itu memperkirakan defisit tahun ini akan mencapai Rp 16,58 triliun. Jumlah ini didasarkan pada defisit tahun ini sebesar Rp12,1 triliun dan defisit carryover dari 2017 sebesar Rp4,4 triliun. Berdasarkan tinjauan terbaru Pengawasan Keuangan Pembangunan, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp 10,99 triliun tahun ini. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan salah satu masalah utama di balik defisit berulang adalah premi yang terlalu mahal.

Baca Juga : BOCAH 12 TAHUN MENJADI BURONAN NARKOBA DI MAKASAR AKHIRNYA MENYERAHKAN DIRI KEPOLISI

Dia mengatakan, premi yang dibayar oleh pemerintah untuk peserta berpenghasilan rendah, yang disebut sebagai penerima bantuan kontribusi, adalah Rp 23.000 masing-masing. Jumlahnya lebih rendah dari premi normal Rp 36.000. Sementara itu, pekerja independen membayar premi Rp25.500 untuk fasilitas kelas tiga dan Rp51.000 untuk fasilitas kelas dua setiap bulan. Jumlah ini di bawah penilaian aktuaria sebesar Rp 53.000 untuk kelas tiga dan Rp 63.000 untuk kelas dua.

“Selama pemerintah bersikeras mempertahankan struktur harga, BPJS Kesehatan akan selalu mengalami defisit,” katanya.

Masalahnya hanya akan bertambah karena jumlah peserta yang tidak aktif meningkat. Sigit Priohutomo, ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, badan independen yang mengawasi perusahaan asuransi negara, mengatakan per Juni, jumlah peserta BPJS Kesehatan yang tidak aktif adalah 17,37 juta dari 199 juta.

“Jika anggota ini membayar premi mereka, BPJS Kesehatan setidaknya akan memiliki tambahan Rp 800 miliar per bulan,” katanya.

LANGKAH PEMERINTAH UNTUK MENYELAMATKAN BPJS –  Defisit BPJS Kesehatan tidak hanya mempengaruhi perusahaan asuransi kesehatan negara, tetapi juga fasilitas kesehatan dan distributor farmasi di seluruh negeri. Awal bulan ini, manajemen rumah sakit swasta Karya Husada di Karawang, Jawa Barat, mengeluarkan surat kepada spesialis dan dokter gigi tentang keterlambatan pencairan honor mereka karena keterlambatan pembayaran dari BPJS Kesehatan.

Surat itu menjadi viral setelah direktur rumah sakit Pundi Ferianto memposting screenshot di halaman Facebook-nya, mengatakan bahwa perusahaan asuransi itu memiliki klaim yang belum dibayar sebesar Rp 6,6 miliar untuk bulan September. Menurut kompas.com, perwakilan perusahaan asuransi berbicara dengan pejabat di kantornya di Karawang, di mana mereka mengatakan bahwa mereka berkomitmen untuk menutupi klaim tersebut.

Asosiasi Farmasi Indonesia (GP Farmasi) juga mengatakan pembayaran terlambat mempengaruhi distributor farmasi. Dalam sebuah surat yang dikirim oleh GP Farmasi ke Kementerian Kesehatan pada bulan Agustus, asosiasi itu mengatakan beberapa rumah sakit belum menerima Rp 3,5 triliun dalam klaim asuransi, yang seharusnya dibayarkan pada bulan Juli.

Baca Juga : PERSAINGAN PILPRES ATAS PROPOSAL PERDEBATAN MENGGUNAKAN BAHASA INGRIS

“Kami tidak dapat menerima pembayaran kami jika rumah sakit belum menerima uang mereka dari BPJS Kesehatan,” kata Direktur Eksekutif GP Farmasi Dorodjatun Sanusi kepada The Jakarta Post baru-baru ini.

Ketua kapitel Asosiasi Rumah Sakit Indonesia cabang Jakarta Koesmedi mengatakan rumah sakit tidak mampu membayar klaim pemasangan distributor farmasi, termasuk klaim yang berasal dari penyediaan obat atau alat medis, karena dana yang didepositkan digunakan untuk membayar dokter dan profesional perawatan kesehatan.

Check Also

IMF WORD BANK MELUNCURKAN AGENDA BALI FINTECH

IMF WORD BANK MELUNCURKAN AGENDA BALI FINTECH

SaranaNKRI IMF WORD BANK MELUNCURKAN AGENDA BALI FINTECH – Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia diluncurkan …