News

MANTAN KEPALA PETRAL SEBAGAI TERSANGKA KORUPSI BISNIS MINYAK DAN GAS

MANTAN KEPALA PETRAL SEBAGAI TERSANGKA KORUPSI BISNIS MINYAK DAN GASMANTAN KEPALA PETRAL SEBAGAI TERSANGKA KORUPSI BISNIS MINYAK DAN GAS

MANTAN KEPALA PETRAL SEBAGAI TERSANGKA KORUPSI BISNIS MINYAK DAN GAS – Di tengah manuver untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), badan anti korupsi pada hari Selasa menunjuk mantan presiden direktur Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) yang sekarang mati Bambang Irianto seorang tersangka korupsi dalam bisnis minyak dan gas.

Bambang diduga melakukan kesalahan ketika menjadi direktur pelaksana Pertamina Energy Service Pte Ltd (PES) antara tahun 2009 dan 2013.

Dia diduga menerima setidaknya US $ 2,9 juta suap antara tahun 2010 dan 2013 melalui rekening bank perusahaan yang dia dirikan diidentifikasi sebagai SIAM.

BTO (Bambang) diduga menerima $ 2,9 juta dari Kernel Oil sebagai imbalan atas perlakuan istimewa perusahaan selama pemilihan tender untuk minyak mentah yang akan dibeli oleh PES atau Pertamina, kata wakil ketua KPK, Laode M. Syarif kepada sebuah konferensi pers di Jakarta pada hari Rabu, 11 September 2019.

Baca Juga : POLISI BALI MENYELIDIKI PENGGUNA TWITTER LISA MARLINA YANG DIDUGA MENGHINA BALI

MANTAN KEPALA PETRAL SEBAGAI TERSANGKA KORUPSI BISNIS MINYAK DAN GAS – Laode mengatakan bahwa kasus ini membutuhkan waktu lama untuk berkembang, dari penyelidikan hingga mengidentifikasi tersangka, karena aliran suap yang ditransfer ke rekening Bambang terjadi di sejumlah negara.

Untuk menghindari dugaan menyuap untuk memenangkan pembelian minyak mentah, Bambang menginstruksikan Pertamina dan PES untuk membeli minyak dari perusahaan minyak yang berbasis di Dubai bernama Emirates National Oil Company (ENOC). Di atas kertas, sepertinya Pertamina dan PES telah membeli minyak dari ENOC. Sebaliknya, stok minyak sebenarnya berasal dari Kernel Oil, yang kemudian menerima pembayaran yang ditujukan kepada ENOC.

Sebelumnya, komisioner dan manajer operasional PT Kernel Oil Indonesia, Simon Gunawan, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta pada tahun 2013.

KPK menyarankan perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia agar tidak menyuap pejabat pemerintah untuk memenangkan slot tender.

Kami meminta perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia untuk memantau karyawan mereka dengan cermat dan memastikan bahwa mereka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Hal yang sama berlaku untuk resmi perusahaan BUMN, kata juru bicara KPK Febri Diansyah pada hari Rabu.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melikuidasi Petral pada tahun 2015 karena perusahaan tersebut dilaporkan digunakan untuk memperkaya pemain bisnis minyak dan gas tertentu termasuk Bambang Irianto.

Leave a Reply