News

MAYORITAS ANGGOTA DPR MENDUKUNG PERATURAN PERZINAHAN DAN KOHABITASI ILEGAL

MAYORITAS ANGGOTA DPR MENDUKUNG PERATURAN PERZINAHAN DAN KOHABITASI ILEGALMAYORITAS ANGGOTA DPR MENDUKUNG PERATURAN PERZINAHAN DAN KOHABITASI ILEGAL

SaranaNKRI MAYORITAS ANGGOTA DPR MENDUKUNG PERATURAN PERZINAHAN DAN KOHABITASI ILEGAL Mayoritas partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk mendukung peraturan perzinahan dan kohabitasi negara. Diantaranya adalah han untuk menetapkan sanksi terhadap praktik semacam itu dalam draf amandemen KUHP.

Untuk mencegah kriminalisasi individu karena melakukan perzinahan atau persekongkolan, pembuat undang-undang mengusulkan penyusunan prosedur pengaduan formal yang harus dipatuhi oleh setiap kelompok atau individu dalam menyampaikan laporan kepada pelaku kejahatan terhadap lembaga penegak hukum.

Baca Juga :  PAN MEMINTA AGAR PATUNG PANGLIMA DITUBAN TIDAK DIJADIKAN POLEMIK UNTUK MEMECAH BELAH

“Hal ini untuk menghindari kesewenang-wenangan di masyarakat,” anggota parlemen Arsul Sani, anggota sebuah kelompok kerja yang bertugas untuk mempertimbangkan amandemen KUHP, menjelaskan dalam sebuah pertemuan pada hari Rabu.

“Oleh karena itu, siapapun yang terlibat dalam tindakan kejam terhadap orang-orang yang dicurigai melakukan perzinahan atau kohabitasi juga akan dihukum,” lanjut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

MAYORITAS ANGGOTA DPR MENDUKUNG PERATURAN PERZINAHAN DAN KOHABITASI ILEGAL Menurut amandemen draf saat ini, anggota keluarga dan orang-orang dari kelompok masyarakat di mana perzinahan dan kohabilan diduga terjadi akan memiliki kewenangan untuk melaporkan orang-orang yang melakukan praktik tersebut kepada petugas penegak hukum.

PPP adalah satu dari tujuh pihak yang berkeras memasukkan ketentuan mengenai perzinahan dan kohabitasi dalam amandemen draft yang sedang dibahas. Keenam lainnya adalah Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Baca Juga :  BEREDAR ISU FOTO AHOK YANG SEDANG ASYIK BERENANG DIPANTAI PRIBADI

Sementara itu, tiga partai yang tersisa, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar dan Partai Hanura, telah menentang ketentuan perundang-undangan perzinahan dan kohabitasi terkait amandemen tersebut.

“Masyarakat lokal di beberapa bagian negara kita masih menerapkan praktik dan nilai budaya, yang memungkinkan praktik semacam itu. Kita harus mempertimbangkan aspek sosio kultural seperti itu,” ucap anggota parlemen PDI-P Ihsan Sulis.

Leave a Reply