Tuesday , December 12 2017
Home > News > MENUNGGU PERINTAH JOKOWI UNTUK PENGHENTIAN HAK ANGKET
MENUNGGU PERINTAH JOKOWI UNTUK PENGHENTIAN HAK ANGKET
MENUNGGU PERINTAH JOKOWI UNTUK PENGHENTIAN HAK ANGKET

MENUNGGU PERINTAH JOKOWI UNTUK PENGHENTIAN HAK ANGKET

SARANANKRI KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saat ini sedang berada di tengah ancaman pelemahan, karena dikeluarkannya hak angket KPK oleh DPR. Dan kabar yang beredar bahwa hak angket sendiri hanya bisa digunakan oleh pemerintah bukan di gunakan oleh DPR. Dan saat ini banyak kalangan dan juga beberapa pihak yang sedang menunggu perintah Jokowi untuk penghentian hak angket tersebut.

Sampai saat ini Presiden Jokowi sendiri masih belum bisa memutuskan dengan tegas atas penggunaan hak angket tersebut terhadap KPK. Pihak-pihak yang menunggu perintah Jokowi untuk penghentian hak angket sangat tidak puas akan pernyataan yang sebelum nya di ungkapkan oleh Jokowi. Sebelum nya Jokowi pernah mengatakan bahwa bahwa kekuatan KPK harus ditambah, namun pernyataan tersebut belum bisa menyelamatkan KPK.

Salah satu pihak yang sangat menunggu perintah Jokowi untuk penghentian hak angket tersebut adalah ICW (Indonesian Corruption Watch). ICW sudah melakukan desakan kepada Jokowi agar bisa segera mengambil tindakan tegas dalam permasalahan ini, terlebih lagi partai yang ada didalam pansus hak angket KPK, adalah bagian dari pemerintahan Jokowi-JK. Seorang peneliti ICW Lola Easter mengatakan bahwa seharus nya Jokowi memberikan peringatan kepada partai-partai yang mendukung nya untuk melakukan penolakan terhadap hak angket tersebut.

BACA JUGA : RIZIEQ SYIHAB AKAN DI JEMPUT SEPERTI MENJEMPUT GAYUS TAMBUNAN

Lola menjelaskan bahwa hak angket yang diambil oleh DPR sama sekali tidak sesuai dengan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan juga DPRD (MD3), yang berisikan tentang bahwa hak angket bisa digunakan oleh DPR terhadap lembaga eksekutif. Sedangkan KPK bukanlan merupakan lembaga eksekutif, selain itu hak angket KPK sudah jelas terlihat bahwa ada muatan politik di dalam nya.

Presiden Jokowi sendiri berada di sisi orang-orang yang memihak kepada KPK seperti Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan juga Jubir Kepresidenan Johan Budi, dan di satu sisi lainnya partai-partai yang mendukung pemerintahan seperti partai PDIP, Nasdem, Hanura, PKB, dan juga Golkar justru mendukung bergulir nya angket tersebut. Desakan tidak hanya dilakukan oleh ICW, namun pihak lainnya yang menunggu perintah Jokowi untuk penghentian hak angket adalah Wasekjen Gerindra Andre Rosiade.

Andre mendesak Jokowi untuk segera menentukan sikap tegas nya, menurut Andre sejak keperintahan Jokowi, KPK terus mendapatkan serangan dari berbagai pihak, serangan tersebut di mulai dari gonjang-ganjing Budi Gunawan sebagai Kapolri pada saat itu. Menurut Andre KPK harus berdiri secara independen, Jokowi harus bisa menentukan sikap tegas nya sebelum KPK mulai di lemahkan secara perlahan-lahan.

Andre sebagai pihak yang menunggu perintah Jokowi untuk penghentian hak angket, terus mendesak Jokowi untuk memberikan peringatan tegas bagi partai yang memberikan dukungan hak angket tersebut. Dari awal partai Gerindra sendiri sudah memberikan penolakan terhadap adanya hak angket tersebut, walaupun tetap mengirimkan perwakilannya ke anggota Pansus hak angket, dengan alasan memberikan pengawalan terhadap usaha pelemahan yang terjadi di dalam Pansus.

BACA JUGA : BERIKUT INI TIGA JENIS MAKANAN YANG MENGURANGI LIBIDO KAMU

Jokowi merupakan Presiden, seorang Kepala Pemerintahan, dan juga merupakan seorang Kepala Negara, Jokowi lah yang memiliki amanat dari rakyat. Jokowi tidak perlu ragu, untuk segera memberikan tindakan terhadap partai pendukung nya, kecuali jika ternyata Jokowi secara diam-diam menyetujui DPR untuk melemahkan KPK. Karena diamnya Jokowi bisa diartikan bahwa dirinya setuju atas tindakan yang diambil oleh DPR

Check Also

DIPOTONG SAMPAI MILIARAN, NAMUN RAPBD DKI JAKARTA JUSTRU MENINGKAT DI TAHUN 2018

DIPOTONG SAMPAI MILIARAN, NAMUN RAPBD DKI JAKARTA JUSTRU MENINGKAT DI TAHUN 2018

SARANANKRI Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menerima pukulan yang …