Thursday , December 14 2017
Home > News > Orasi Veronica Berpotensi Ciptakan Penyimpangan dan Kembohongan
Orasi Veronica Berpotensi Ciptakan Penyimpangan dan Kembohongan
Orasi Veronica Berpotensi Ciptakan Penyimpangan dan Kembohongan

Orasi Veronica Berpotensi Ciptakan Penyimpangan dan Kembohongan

Dugaan kasus penghinaan terhadap kepala negara yang diduga dilakukan oleh Veronica Koman Liau saat orasi setelah penetapan vonis Gubernur DKI Jakarta yang tidak aktif, Basuki T Purnama (Ahok) di depan Pusat Penahanan Cipinang yang dilaporkan oleh Kan Hiung kepada polisi mulai memasuki sebuah Panggung baru

Selasa (6/6), Kan Hiung diinterogasi oleh Sub Direktorat Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat Jenderal Investigasi Pidana (Direskrimum) Polda Metro Jaya selama hampir empat jam. Kan mengatakan, dirinya dipertanyakan dalam bentuk Wawancara Acara (BAI) oleh penyidik ​​Polda Metro Jaya.

“Ada beberapa rincian tambahan yang telah saya buat di BAI ini. Pertama, saya menambahkan deskripsi tentang apa yang Veronica katakan dalam orasi yang berbunyi: ‘Tidak ada istilah penghujatan’. Kalimat yang saya lihat ini adalah usaha untuk menyebarkan kebohongan, sedangkan Veronica adalah pengacara yang mengerti hukum, “kata Kan di Jakarta, Rabu (7/6). Kebohongan yang disebut Kan dengan pernyataan itu, orang biasa bisa menghargai jika tidak ada penghinaan agama oleh Ahok.

“Akibatnya, pandangan masyarakat bisa menyimpang dan liar, baik di dalam maupun di luar negeri,” jelas Kan. Pernyataan kedua, ia menambahkan adalah ucapan Veronica tentang percobaan berbahaya.

“Dia mengatakan dalam orasi bahwa: ‘ada penghakiman yang sangat nakal dengan hakim yang tidak benar’. Ini berarti penghinaan terhadap seorang penguasa atau hakim sebagai badan hukum,” jelasnya.

Dalam agenda BAI ini, Kan juga mencabut pelaporan dengan menggunakan KUH Pidan 137, karena hal itu tidak sesuai dengan konstruksi hukum. Apa yang digunakan dalam laporan ini adalah pasal 207 KUHP yang berbunyi: ‘Barangsiapa dengan sengaja secara lisan secara tertulis atau dengan tulisan-tulisan palsu dari penguasa atau badan publik di Indonesia akan dihukum penjara paling lama satu tahun enam bulan atau Denda maksimal empat lima ribu rupiah. ‘

“Setelah diperiksa ulang dengan penyidik, konstruksi hukum pasal 137 KUHP sudah tidak sesuai lagi karena telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Artikel yang berhak menggunakannya adalah Presiden sendiri atau dia oleh Otorisasi memberi wewenang untuk melaporkan dugaan penghinaan tersebut, “jelasnya. Seperti diketahui, Kan melaporkan Veronica Koman Liau melalui laporan bernomor LP / 2319 / V / 2017 / PMJ / Dit.Reskrimum tertanggal 13 Mei 2017.

Check Also

KEPALA BNN UNGKAPKAN KEKECEWAAN DENGAN KEMENKES DAN BBPOM

KEPALA BNN UNGKAPKAN KEKECEWAAN DENGAN KEMENKES DAN BBPOM

Komisaris Jendral Budi Waseso, Kepaka BNN ( Badan Narkotika Nasional ) sangat menyayangkan ketidak pedulian …