Politik

Para Pihak Menanggapi Saran Amandemen Konstitusi PDIP

Para Pihak Menanggapi Saran Amandemen Konstitusi PDIPPara Pihak Menanggapi Saran Amandemen Konstitusi PDIP

Rencana untuk mengadakan amandemen pemerintah terbatas pada UUD 1945 yang diprakarsai oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih jauh dari kesepakatan bersama. Banyak yang mempertanyakan pasal-pasal yang dikenai amandemen dan juga urgensinya.

PDIP mengusulkan amandemen tentang wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam memutuskan jalur negara yang dikenal sebagai Pedoman Kebijakan Negara (GBHN). Proposisi ini perlu melihat Pasal 2 dan 3 UUD 1945 untuk diamandemen, yang mengawasi keberadaan, status hukum, dan wewenang MPR.

BACA JUGA : KPR Ditolak, Karyawan Berlaku untuk Pembayaran Down Nol Persen

Menanggapi masalah ini, Partai Golkar mempertanyakan urgensi di balik rencana tersebut dan mendesak MPR untuk menjawab dua pertanyaan sebelum memulai amandemen; apakah GBHN masih relevan hingga hari ini karena pemilihan umum telah berubah dan presiden tidak lagi wajib MPR.

PKB, Partai NasDem, dan PPP, semua setuju dengan rencana amandemen ke tingkat dan persyaratan tertentu. Sentimen ini juga dibagikan oleh Partai oposisi Gerindra yang hanya akan menyetujui rencana tersebut jika amandemen dimulai dengan mengembalikan UUD 1945 ke versi aslinya.

Adapun Partai PKS dan PAN, mereka setuju bahwa GBHN diperlukan untuk lebih lanjut mewujudkan apa yang diamanatkan oleh konstitusi. Partai Demokrat mengumumkan bahwa partai akan mengumumkan posisinya setelah melakukan diskusi internal mengenai masalah ini sebelum secara resmi menanggapi saran PDIP.
 

Leave a Reply