Sunday , December 16 2018
Home > Mancanegara > Partai Politik Berbenturan Dengan Peraturan Berbasis Syariah
Partai Politik Berbenturan Dengan Peraturan Berbasis Syariah
Partai Politik Berbenturan Dengan Peraturan Berbasis Syariah

Partai Politik Berbenturan Dengan Peraturan Berbasis Syariah

Partai Politik Berbenturan Dengan Peraturan Berbasis Syariah – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Pernyataan Ibu Grace Natalie bahwa partainya menentang peraturan-peraturan berbasis agama telah menghidupkan kembali kontroversi seputar proliferasi peraturan daerah yang diilhami syariah di daerah-daerah di seluruh negeri.

PSI akan mencegah munculnya ketidakadilan, diskriminasi dan semua tindakan tidak toleran di negara ini. PSI tidak akan pernah mendukung peraturan-peraturan berbasis-penginjilan atau peraturan-peraturan berbasis syariah, kata Bu Grace pada pekan lalu pada perayaan ulang tahun keempat PSI.

Pernyataannya datang karena beberapa politisi lokal di beberapa daerah berjanji untuk memberlakukan peraturan moral dalam apa yang dikatakan para analis sebagai upaya untuk memenangkan suara dalam pemilihan legislatif 2019, terutama dari konstituen Muslim.

Pernyataan-pernyataan itu memancing kecaman dari kelompok Islamis yang menuduh Grace Natalie melakukan penistaan ​​agama dan dari partai-partai lama di dalam koalisi yang berkuasa maupun oposisi, yang dengan cepat membela peraturan-peraturan berbasis syariah.

Ini adalah fardhu kifayah kewajiban kolektif untuk partai politik yang fokus pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam hukum dan peraturan Indonesia, kata ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bapak Romahurmuziy dalam posting Instagram pada hari Sabtu. Itulah mengapa kami di PPP akan terus melindungi peraturan syariah karena, bagi kami, mengadopsi prinsip-prinsip syariah adalah refleksi Pancasila seperti yang terlihat dalam semangat Keyakinan dalam Satu dan hanya Tuhan.

Baca Juga : Presiden Jokowi Menyarankan Tinjauan Kasus Pelecehan Seksual Baiq Nuril Maqnun

Partai Politik Berbenturan Dengan Peraturan Berbasis Syariah – Eksekutif Partai Gerindra, Bapak Sodik Mudjahid, menyuarakan pernyataan Pak Romy bahwa hukum berbasis syariah sesuai dengan nilai-nilai ideologi negara Pancasila.

Nilai-nilai syariah Islam dan agama-agama lain di Indonesia adalah jiwa dan pilar dari lima prinsip Pancasila, katanya pada hari Senin, 19 November 2018.

Orang yang mengatakan syariah harus diperangi karena bertentangan dengan Pancasila tidak memahami sejarah, esensi, filsafat dan substansi Pancasila.”

Eksekutif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bapak Suhud Aliyudin juga menegaskan kembali dukungan partainya untuk hukum dan peraturan berbasis syariah, menambahkan bahwa peraturan yang dianggap tidak bertoleransi dapat ditentang di pengadilan. Jika seseorang tidak setuju dengan peraturan syariah atau percaya itu menyebabkan intoleransi, maka mereka harus membuktikannya di pengadilan melalui peninjauan yudisial.

Anggota parlemen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan anggota tim kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin, Ibu Eva Kusuma Sundari, di sisi lain, mengatakan bahwa PDI-P menentang peraturan-peraturan berbasis agama eksklusif yang seringkali dapat menyebabkan diskriminasi. .

Kami mendukung peraturan syariah yang universal, seperti yang memerangi kemiskinan dan ketidaktahuan. Kami juga mendukung peraturan khusus namun opsional seperti pada perbankan syariah, katanya. Tapi kami tidak setuju dengan peraturan khusus yang diskriminatif, misalnya, peraturan yang melarang perempuan keluar dari rumah pada malam hari dan peraturan yang menciptakan segregasi berbasis agama.

Anggota parlemen Partai Golkar, Bapak Firman Soebagyo, mengatakan bahwa masalahnya adalah masalah sensitif, tetapi pada prinsipnya, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi yang ada.

Partai Politik Berbenturan Dengan Peraturan Berbasis Syariah – Anggaran rumah tangga harus menjaga kesatuan dan keragaman nasional kita.

Anggaran rumah tangga Syariah secara luas populer di kalangan Muslim Indonesia, dengan 90,9 persen dari 1.620 responden dalam survei 2017 Institut Penelitian Asia Tenggara mengatakan bahwa ada manfaat untuk menerapkan hukum syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh analis politik Universitas London Michael Buehler menemukan bahwa 443 peraturan berbasis syariah telah dikeluarkan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota antara tahun 1998 dan 2013. Peraturan tersebut diberlakukan oleh kepala daerah dan dewan legislatif dari kedua partai sekuler dan Islam.

Dalam bukunya tahun 2016, berpendapat bahwa dukungan politisi untuk peraturan dan peraturan berbasis syariah lebih merupakan hasil pertimbangan politik dari pada ideologi atau agama. Negara elit di Indonesia adalah Islamis oportunis yang sayang untuk hukum Islam kurang emosional daripada transaksional, tulisnya.

Sebuah survei tahun 2015 yang dilakukan oleh Pusat Studi Islam dan Masyarakat (PPIM) juga menemukan bahwa kepentingan politik terutama bertanggung jawab untuk penerapan peraturan syariah dengan sebagian besar peraturan yang ditinjau oleh studi di Jakarta, Banten dan Jawa Barat, menjadi disahkan selama periode kampanye pemilu lokal.

Check Also

BENDERA PARTAI DEMOKRAT DITEMUKAN ROBEK KETIKA SBY BERKUNJUNG KE PEKANBARU

BENDERA PARTAI DEMOKRAT DITEMUKAN ROBEK KETIKA SBY BERKUNJUNG KE PEKANBARU

BENDERA PARTAI DEMOKRAT DITEMUKAN ROBEK KETIKA SBY BERKUNJUNG KE PEKANBARU – Belasan bendera dan spanduk …