Wednesday , December 19 2018
Home > News > Partai Politik Dianggap Sebagai Titik Lemah Perjuangan Negara Melawan Korupsi
Partai Politik Dianggap Sebagai Titik Lemah Perjuangan Negara Melawan Korupsi

Partai Politik Dianggap Sebagai Titik Lemah Perjuangan Negara Melawan Korupsi

Partai Politik Dianggap Sebagai Titik Lemah Perjuangan Negara Melawan Korupsi – Sebagai bagian dari peringatan Hari Antikorupsi Internasional, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membangun momentumnya untuk mendesak reformasi internal dalam partai-partai politik yang dianggap sebagai titik lemah perjuangan negara melawan korupsi.

Politisi dan anggota partai terlibat dalam kasus korupsi lebih sering dari pada orang-orang dari profesi lain. Menurut data dari Lembaga Kliring Antikorupsi KPK, setidaknya ada 229 politisi di lembaga legislatif yang dituntut oleh pemukul korupsi sejak tahun 2007 hingga bulan September tahun ini.

Sementara gagasan reformasi partai telah ada sejak Antasari Azhar adalah ketua KPK antara tahun 2007 dan 2009, Ketua KPK saat ini Bapak Agus Rahardjo mengatakan itu menjadi penting sekali lagi karena skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (CPI) terbaru.

Selama pembukaan peringatan Hari Internasional Anti Korupsi pada hari Selasa, 4 Desember 2018 yang jatuh setiap tanggal 9 Desember, ia menyoroti skor CPI Indonesia yang tetap stagnan pada 37 dari 100 untuk tahun kedua berturut-turut.

Kami memperoleh skor rendah dalam aspek politik dan demokrasi – partai politik memainkan peran dalam keduanya. Oleh karena itu, kami akan meminta komitmen dari pihak-pihak ini untuk menegakkan integritas politik dari institusi masing-masing, kata Pak Agus.

Partai Politik Dianggap Sebagai Titik Lemah Perjuangan Negara Melawan Korupsi – Ini bukan pertama kalinya partai-partai politik dianggap sebagai mata rantai yang lemah dalam pertarungan korupsi negara. Survei lain yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2017 telah mendaftarkan DPR sebagai lembaga yang dinilai oleh orang Indonesia sebagai yang paling korup, diikuti oleh pejabat pemerintah dan dewan regional.

Baca Juga : Belum Bisa Dipastikan Istilah Yang Tepat Untuk Kelompok Pembunuh Pekerja Di Nduga, Kata Moeldoko

Sesuai dengan temuan, TII meminta partai politik untuk melakukan reformasi dan meningkatkan kinerja mereka di DPR dan di dewan regional.

Keberhasilan gerakan antigraft tidak diukur oleh jumlah orang yang dituntut karena dugaan korupsi, tetapi rendahnya jumlah orang yang melakukan kejahatan, kata Presiden Joko Widodo atau yang dikenal sebagai Pak Jokowi dalam pidato pembukaannya.

Badan antigraft mengatakan paket reformasi yang disebut Sistem Integritas Partai Politik akan fokus pada sejumlah komponen partai politik, kode etik, proses demokrasi internal dalam partai, rekrutmen anggota dan pendanaan partai.

Pihak KPK telah mengungkapkan sejumlah contoh ketika pejabat partai meminta pengusaha untuk secara ilegal mendanai kegiatan partai mereka, dengan yang terakhir adalah kasus dugaan suap terkait dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara di Riau yang melibatkan dua politisi Partai Golkar yakni Ibu Eni Saragih dan Bapak Idrus Marham.

Partai Politik Dianggap Sebagai Titik Lemah Perjuangan Negara Melawan Korupsi – Dalam dakwaan KPK terhadap Bu Eni tertanggal 29 November 2018, jaksa mengatakan bahwa mereka mencurigai Pak Idrus mengatakan kepada sesama politikus Golkar untuk meminta dana sebesar 2,5 juta US Dollar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mendanai kongres luar biasa partai pada bulan Desember 2017.

KPK telah bekerja pada sistem sejak tahun lalu, ketika badan anti-korupsi mengunjungi berbagai partai politik untuk berkampanye demi akuntabilitas partai yang lebih baik dengan meningkatkan integritas dan transparansi keuangan mereka.

Sementara undang-undang 2011 tentang partai politik mengharuskan semua untuk membuat laporan keuangan mereka tersedia untuk publik, survei oleh Indonesia Corruption Watch pada tahun 2015 menunjukkan hanya tiga pihak telah melakukannya, yaitu Partai Keadilan Sejahter (PKS)a, Partai Hanura dan Partai Gerindra. Semua pejabat tinggi partai yang berpartisipasi dalam pemilihan 2019 mendatang, yang menyatakan persetujuan mereka untuk reformasi dan mengatakan masing-masing memiliki atau akan mengadopsi sistem integritas segera.

Analis politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris mengatakan komitmen lisan dari pihak-pihak pada sistem integritas tidak akan cukup. Komitmen yang tinggi terhadap sistem dapat ditunjukkan ketika pihak-pihak mengajukannya untuk revisi UU Partai Politik. Ini harus menjadi fokus organisasi publik dan organisasi masyarakat sipil mulai sekarang.

Check Also

MILITER MELANJUTKAN TINDAKAN KERAS PEMBERONTAK DIPAPUA MESKIPUN ADA KRITIK LOKAL

MILITER MELANJUTKAN TINDAKAN KERAS PEMBERONTAK DIPAPUA MESKIPUN ADA KRITIK LOKAL

MILITER MELANJUTKAN TINDAKAN KERAS PEMBERONTAK DIPAPUA MESKIPUN ADA KRITIK LOKAL – Pemerintah mempertahankan pendekatan yang …