Uncategorized

PBB TERANCAM TIDAK BISA BAYAR GAJI STAFF KARENA KEHABISAN DANA

PB terancam tidak bisa bayar gaji staff mereka bulan depan karena tidak memiliki cukup uang.

Sekretaris Jendral PBB Antonio Guterres memperingatkan, hal itu bsia saja terjadi jika Negara-negara anggotanya tidak ada yang membayar utang mereka.

Gutteres berbicara di hadapan komite anggaran Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang, Selasa (8/10), bahwa jika dirinya tidak berusaha sejak Januari untuk memotong pengeluaran maka PBB tidak akan dapat menggelar agenda pertemuan tahunan para pemimpin dunia bulan lalu.

“Bulan  ini kita akan mencapai deficit terburuk  dalam satu decade. Kita mengambil risiko, memasuki November tanpa punya cukup uang tunai untuk membayar gaji” ujar Gutteres.

“Pekerjaan dan reformasi kita mungkin dalam bahaya” tambahnya.

Gutteres mengatakan, pihaknya telah memperkenalkan langkah-langkah luar biasa pada bulan llau untuk mengatasi kekurangan dana tersebut.

Langkah yang diambil Gutteres diantaranya hanya mengizinkan perjalanan penting, serta membatalkan atau menagguhkan sejumlah pertemuan yang memungkinkan.

Selama ini, Amerika Serikat masih menjadi contributor terbesar PBB, dengan tanggung jawab untuk 22 persen dari total anggaran regular pada 2019 sebesar lebih dati 3.3 miliar dolar AS (sekitar Rp.46.7 triliun).

Anggaran itu digunakan untuk membayar seluruh kegiatan dan pekerjaan PBB, termasuk urusan politik, kemanusiaan, perlucutan senjata, social ekonomi, dan komunikasi.

Namun dilansir Reuters, Washington masih belum membayarkan dana sekitar 381 juta dolar AS (sekitar Rp5.3 triliun) untuk anggaran regular PBB tahun lalu dan 674 juta dolar AS (sekitar Rp9.5 triliun) untuk anggaran regular 2019.

Utusan AS untuk PBB mengkonfirmasi angka-angka itu, namun tidak segera menanggapi permintaan komentar untuk kapan kekurangan itu akan dibayarkan.

Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Washington memikul beban yang tidak adil dari biaya PBB dan telah mendorong agar dilakukan reformasi terhadap badan dunia itu.

Sementara juru bicara PBB Stephanie Dujarric mengatakan bahwa sejauh ini sebanyak 129 negara telah membayarkan iuran mereka untuk 2019, yang berjumlah hamper 2 miliar dolar AS (sekitar Rp28.3 triliun).

Kekurangan dana di PBB ini mempengaruhi operational badan Negara-negara di dunia itu untuk wilayah New York, Jenewa, Wina, Nairobo, hingga di komisi-komisi regional.

Sementara itu misi penjaga perdamaian PBB memiliki sumber dana yang terpisah, yang merupakan anggaran pemeliharaan perdamaian hingga akhir Juni 2019 sebesar 6.7 miliar dolar AS, serta sebesa 6.51 miliar dolar AS untuk tahun ini hingga 30 Juni 2020.

AS tetap menjadi segara yang memegang tanggung jawab terbesar untuk misi penjaga perdamaian PBB, yakni dengan hamper 28 persen dari anggaran pemeliharaan perdamaian, meski kemudian berjanji untuk hanya membayar 25 persen, seperti yang disyaratkan oleh undang-undang AS.

Wahington saat ini masih berutang sekitar 2,4 miliar dolar AS (sekitarRp. 33.9 triliun) untuk misi penjaga perdamaian PBB.

Leave a Reply