Uncategorized

PDIP untuk Menggabungkan Soekarno dan Soeharto dalam GBHN Baru

PDIP untuk Menggabungkan Soekarno dan Soeharto dalam GBHN BaruPDIP untuk Menggabungkan Soekarno dan Soeharto dalam GBHN Baru

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersikeras mengusulkan untuk mengembalikan konsep Garis Besar Kebijakan Negara (GBHN) untuk periode parlemen berikutnya. Proposal itu ditegaskan kembali selama Sidang Paripurna Keenam Kongres V PDIP di Bali pada hari Sabtu, 10 Agustus 2019. Konsep yang diusulkan adalah kombinasi dari konsep GBHN di era Soekarno dan Soeharto.

“PDIP mengusulkan kelanjutan dari amandemen terbatas Konstitusi Republik Indonesia 1945 untuk mengembalikan MPR [Majelis Permusyawaratan Rakyat] sebagai lembaga negara tertinggi dengan wewenang untuk menentukan GBHN sebagai pedoman organisasi pemerintah untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional, “kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat membacakan rekomendasi kongres di Bali pada Sabtu 10 Agustus 2019.

Wakil Ketua MPR dari PDIP Ahmad Basarah, menjelaskan bahwa kebijakan garis besar negara yang diusulkan oleh PDIP tidak hanya garis besar untuk pembangunan nasional oleh badan eksekutif atau pemerintah, tetapi juga melibatkan lembaga negara lain dengan otoritas yang diberikan oleh UUD 1945.

BACA JUGA : Jusuf Kalla Berharap Industri Indonesia Akan Tumbuh

“Proposal kami menggabungkan konsep pembangunan nasional seperti yang dilakukan selama era Presiden Soekarno, dan juga derai GBHN dari era Presiden Soeharto,” Basarah menjelaskan kepada Tempo pada hari Jumat, 9 Agustus 2019

Konsep era Soekarno mencakup Bimbingan Utama Lembaga Negara, di mana otoritas akan diberikan oleh UUD 1945. Sementara itu, Rencana Pembangunan Nasional Komprehensif Komprehensif (PNSB) yang juga diperkenalkan di era Soekarno, akan dibuat setiap delapan tahun sekali.

Untuk mengembalikan GBHN, fungsi MPR harus diperkuat. Basarah mengatakan bahwa akan ada proposal untuk menata ulang wewenang dan fungsi MPR, karena apa yang diatur dalam GBHN adalah lembaga dengan otoritas yang disediakan oleh Konstitusi. Oleh karena itu, MPR sedang membahas studi tentang amandemen terbatas dari Konstitusi 1945.

Jika nanti Konstitusi dapat diamandemen, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan keberadaan, wewenang dan posisi MPR, menurut Basarah, maka MPR dapat menentukan GBHN.

Mengenai substansi GBHN dan PNSB, Basarah mengatakan bahwa penyusunan kebijakan oleh pemerintah akan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Penelitian Nasional, di antara para pemangku kepentingan lainnya.

“Ini berarti bahwa MPR akan mendengarkan dan menerima input dari berbagai elemen ketika menyusun garis besar. Oleh karena itu, skrip GBHN dan PNSB akan mewakili aspirasi dan kehendak rakyat, yang akan ditentukan oleh MPR.

Leave a Reply