Wednesday , December 13 2017
Home > Politik > PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN KPK DI KANTOR DPRD DAN PUPR PEMKOT MOJOKERTO
PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN KPK DI KANTOR DPRD DAN PUPR PEMKOT MOJOKERTO
PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN KPK DI KANTOR DPRD DAN PUPR PEMKOT MOJOKERTO

PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN KPK DI KANTOR DPRD DAN PUPR PEMKOT MOJOKERTO

SARANANKRI – Pemeriksaan yang dilakukan KPK di Kantor DPRD dan PUPR Pemkot Mojokerto , Jawa Timur. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh penyidik pada Sabtu 17 June 2017.

“Iya pemeriksaan kelanjutan dari OTT,” ungkap Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief saat di konfirmasi , Minggu 18 Juni 2017.

Ahli bicara KPK yaitu Febri Diansyah menyatakan bahwa selain kantor DPRD yang berada di Kota Mojokerto, Satgas KPK juga melakukan pemeriksaan di Kantor Dinas PUPR yang ada di Pemerintahan Kota Mojokerto.

“Ya benar. Akan ada kegiatan pemeriksaan di Mojokerto hari ini sebagai tindak lanjut OTT terhadap Pimpinan DPRD kota kemarin,” jelas Febri.

Febri belum bisa memastikan pencarian dan penemuan oleh Tim penyelidik karena para petugas KPK masih bergerak.

“Besok akan disampaikan secara pasti dan secara lengkap terkait lokasi dan apa saja yang akan di sita di sana,” ungkap Febri.

BACA JUGA : PRESIDEN JOKOWI MERESMIKAN DJAROT SEBAGAI GUBERNUR DKI JAKARTA

Sebelumnya Pihak KPK sudah mengungkapkan kasus dugaan suap pemulusan pengalihan anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) yang menjadi dana program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Mojokerto , Tahun anggaran 2017.

Dari pembongkaran kasus tersebut , Pihak KPK telah menetapkan empat tersangka , mereka adalah Ketua DPRD Mojokerto Purnomo yang kedua adalah Wakil Ketua DPRD Mojokerto Umar Faruq dan Abdullah Fanani serta Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Kota Wiwiet Febryanto

Sebagai pemberi suap , Wiwiet Febryanto juga di jerat dengan pasal 5 Ayat 1 Huruf a dan atau huruf b Pasal 12 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah di ubah dengan UU No 22 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan sebagai penerima Suap , Tiga pimpinan DPRD Mojokerto yaitu Purnomo , Umar Faruq dan Abdullah Fanani dijerat oleh KPK dengan Pasal 12 Huruf a atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang tindakan Pidana Korupsi sebagaimana yang telah di ubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Saat ini Pemeriksaan terhadap ke empat tersangka masih di tindak lanjuti dan barang barang apa saja yang akan di sita akan segera di informasikan oleh ahli bicara KPK yaitu Febri Diansyah.

Check Also

DOKUMEN MENGENAI PERJUANGAN KEMERDEKAAN PAPUA DIUMUMKAN OLEH AS

DOKUMEN MENGENAI PERJUANGAN KEMERDEKAAN PAPUA DIUMUMKAN OLEH AS

SARANANKRI – DOKUMEN MENGENAI PERJUANGAN KEMERDEKAAN PAPUA DIUMUMKAN OLEH AS. Amerika Serikat telah mengungkapkan dokumen tentang perjuangan …