Saturday , September 22 2018
Home > Ekonomi > PETUGAS PAJAK YANG MENGINTIP DATA NASABAH AKAN DIPERBERAT SANKSINYA SETELAH LEBARAN LEWAT
PETUGAS PAJAK YANG MENGINTIP DATA NASABAH AKAN DIPERBERAT SANKSINYA SETELAH LEBARAN LEWAT
PETUGAS PAJAK YANG MENGINTIP DATA NASABAH AKAN DIPERBERAT SANKSINYA SETELAH LEBARAN LEWAT

PETUGAS PAJAK YANG MENGINTIP DATA NASABAH AKAN DIPERBERAT SANKSINYA SETELAH LEBARAN LEWAT

Ken Dwijugiasteadi selaku Direktur Jenderal menyatakan kalau akan adanya sanksi bagi petugas pajak yang melakukan pembocoran data nasabah. Dalam rangka keterbukaan informasi di keuangan yang ditujukan untuk kepentingan perpajakan, Nantinya hukuman ini akan adalah 5 tahun penjara jika adanya sanksi dalam hal ini. Hukuman ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga data keuangan nasabah.

Ken mengatakan kalau “Nantinya sanksi ini dijalankan dalam hukuman menjadi 5 tahun penjara. Hukuman ini pun sama dengan penghindaran pajak ataupun melakukan pidana pajak.” ujarnya. Namun dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 70 tahun 2017 yang berisi tentang petunjuk Teknis Perpem pengganti UU no 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Di pasal 30 ayat 3 dan 4 juga ada kaitannya. Pasal 3 yang berisi Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun pihak yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan informasi keuangan dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak yang tidak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 4 berisi Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun pihak yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang tidak memenuhi kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Namun dalam hukum pidana ini menyatakan kalau jika adanya ditemukan kebocoran rahasia data dalam rangka pengumpulan pajak, akan dihukum dalam 1 tahun penjara. Hukuman 5 tahun penjara ini pun belum resmi dibuat, karena masih menunggu revisi UU KUP yang selesai disahkan oleh DPR. Ken mengatakan kalau setelah lebaran lewat, data nasabah dipastikan tidak akan bocor lagi.

Check Also

Darmin Nasution Menjelaskan Kesenjangan Data Pada Kebutuhan Stok Beras

Darmin Nasution Menjelaskan Kesenjangan Data Pada Kebutuhan Stok Beras

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan segera mengoreksi kesenjangan data yang dirilis …