Tuesday , December 18 2018
Home > News > PILPRES SEMAKIN PANAS WARGA JANGAN TERHASUT BERITA PALSU POLITIK JAHAT
PILPRES SEMAKIN PANAS WARGA JANGAN TERHASUT BERITA PALSU POLITIK JAHAT
PILPRES SEMAKIN PANAS WARGA JANGAN TERHASUT BERITA PALSU POLITIK JAHAT

PILPRES SEMAKIN PANAS WARGA JANGAN TERHASUT BERITA PALSU POLITIK JAHAT

PILPRES SEMAKIN PANAS WARGA JANGAN TERHASUT BERITA PALSU POLITIK JAHAT

Persaingan sengit dalam pemilihan legislatif dan presiden secara bersamaan tahun depan diperkirakan akan menghasilkan banjir kebohongan dan berita palsu sebagai kandidat dan pendukung mereka akan menggunakan media sosial sebagai platform untuk memenangkan pemilih, kata pengamat pemilu.

Asosiasi untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) direktur Titi Anggraini mengatakan pemilihan, yang akan memiliki efek coattail di mana pengaruh tokoh tertentu dapat membuat atau menghancurkan popularitas seorang politisi, akan memicu kampanye kotor.

Sikap siap untuk menang, tidak siap kalah akan mendorong penggunaan [oleh aktor dan pendukung politik] dari tipuan sebagai alat untuk memenangkan pemilihan, katanya dalam diskusi pada hari Kamis.

Titi lebih lanjut menjelaskan bahwa ambang elektoral yang lebih tinggi dari 3,5 hingga 4 persen dan peningkatan jumlah partai politik dari 10 hingga 16 peserta pemilu akan membuat mereka lebih kompetitif.

Dia menyarankan bahwa setiap partai politik, kandidat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) membentuk pusat respon cepat untuk memeriksa informasi yang disebarkan melalui media sosial untuk melawan setiap informasi yang salah yang dapat membahayakan reputasi seseorang.

Titi juga menyarankan dua penyelenggara pemilu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dan perusahaan media sosial dalam menangani distribusi informasi palsu.

Eddy OS Hiariej, seorang ahli hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM), mendukung Titi, mengatakan bahwa polisi harus berurusan dengan pelaku yang menciptakan atau menyebarkan berita palsu dan berita palsu untuk menciptakan penghalang di antara masyarakat.

Orang harus tahu bahwa kampanye tidak boleh menyebabkan perpecahan. Mereka juga tidak boleh menghasilkan informasi palsu tentang seorang individu atau kelompok, atau menyinggung orang dengan masalah sektarian, katanya.

Eddy mengatakan ada undang-undang yang dapat digunakan untuk berurusan dengan pencipta dan distributor informasi palsu, yaitu KUHP, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Pemilihan Umum.

Informasi yang salah dan disinformasi dapat menyebabkan konflik di masyarakat yang sudah terpolarisasi, katanya.

Check Also

HEWAN LANGKA INDONESIA KEMBALI TEWAS MENGENASKAN DI TANGAN WARGA

HEWAN LANGKA INDONESIA KEMBALI TEWAS MENGENASKAN DI TANGAN WARGA

HEWAN LANGKA INDONESIA KEMBALI TEWAS MENGENASKAN DI TANGAN WARGA Seekor orangutan jantan berusia 11 bulan …