Uncategorized

Polisi Bali Mengingatkan Warga Australia Untuk Mematuhi Hukum Lokal

Polisi Bali Mengingatkan Warga australia Untuk Mematuhi Hukum Lokal

Polisi Bali mendesak pejabat Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) Australia untuk mengingatkan sesama rekan senegaranya yang berencana mengunjungi pulau peristirahatan untuk mematuhi hukum dan peraturan Indonesia dan menghormati kearifan dan nilai-nilai lokal.

Berbicara sehubungan dengan kunjungan pejabat DFAT baru-baru ini ke markas polisi Bali di sini pada hari Sabtu, wakil kepala polisi provinsi ini, Brig. Jenderal I Wayan Sunartha, mencatat bahwa para pengunjung Australia juga harus mendukung perang Indonesia melawan narkoba.

Para pejabat DFAT melakukan kunjungan untuk mengintensifkan koordinasi mereka dengan polisi Indonesia di Pulau Bali untuk menangani warga Australia yang terlibat dalam kasus-kasus hukum, termasuk perdagangan narkoba dan penggunaan serta pelanggaran lalu lintas.

Sunartha mengatakan bahwa orang Australia yang mengunjungi Bali diminta untuk mengemudi dengan aman dan mematuhi peraturan lalu lintas selama mereka tinggal di pulau resor.

Dalam mengamankan wisatawan domestik dan asing, polisi Bali mengirim personel polisi wisata ke semua lokasi pariwisata untuk menawarkan bantuan segera kepada mereka yang menghadapi masalah.

Personil polisi wisata, yang fasih berbahasa Inggris, dapat menanggapi laporan para wisatawan dengan cepat, katanya.

Bali telah menjadi tujuan paling populer bagi wisatawan Australia selama beberapa dekade, tetapi Kementerian Pariwisata Indonesia terus mempromosikan kepulauan di luar tujuan Bali.

Danau Toba, Wakatobi, Pulau Komodo Labuan Bajo, Candi Borobudur, dan Raja Ampat adalah beberapa potensi di luar destinasi Bali.

CNN International telah menetapkan Raja Ampat dan Labuan Bajo sebagai tempat snorkeling terbaik pertama dan kedua di dunia pada tahun 2015.

Menurut ANTARA, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai terobosan untuk menarik lebih banyak wisatawan asing, termasuk dengan menerapkan kebijakan visa gratis untuk warga negara tertentu yang tertarik melakukan kunjungan sosial-budaya ke Indonesia.

Visa kunjungan sosial-budaya berlaku selama 60 hari dan dapat diperpanjang hingga 4 x 30 hari.
Pemerintah Indonesia juga telah membuat terobosan lain dengan mencabut peraturan cabotage untuk kapal pesiar di lima pelabuhan utama di negara ini: Belawan-Medan (Sumatera Utara), Tanjung Priok-Jakarta, Tanjung Perak-Surabaya (Jawa Timur), Benoa-Bali, Soekarno -Hatta, Makassar. Dengan demikian, penumpang kapal pesiar dapat dengan mudah berangkat dan turun di pelabuhan-pelabuhan itu.

Leave a Reply