Tuesday , October 23 2018
Home > News > Polri Meminta Agar Negara Lain Tidak Ikut Campur Dalam Urusan Hukum Di Indonesia

Polri Meminta Agar Negara Lain Tidak Ikut Campur Dalam Urusan Hukum Di Indonesia

Pemerintah Indonesia mulai merasa terganggu akhir akhir ini dengan berbagai sikap dan pendapat dari Uni Eropa, Inggris, Denmark, Belanda dan Badan HAM PBB untuk Asia. Karena mereka ikut berkomentar mengenai keputusan dari Majelis Hakim yang memberi vonis kepada terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) selama dua tahun penjara. Mereka pun meminta kepada pihak pemerintah Indonesia untuk merevisi kembali pasal penistaan agama.

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto meminta semua pihak, termasuk negara lain untuk menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Termasuk, proses hukum terhadap Ahok.

“Aturan hukumnya itu kita sudah ada maka dari itu kita pergunakan. Kalau pihak asing menyoroti, saya kira mereka harus memahami dulu aturan-aturan hukum di negara kita,” kata Setyo di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Jumat (12/5).

Setyo tidak mempermasalahkan pihak dari luar yang ikut berkomentar terkait masalah vonis dalam kasus Ahok. Hanya saja, Setyo meminta mereka tidak ikut campur apalagi mencoba mengintervensi hukum di Indonesia.

“Kita harus melihat konteksnya. Memberi Komentar itu sah sah saja, namun jangan sampai ikut campur,” ungkap Setyo.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI melalui juru bicaranya Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa Indonesia memberi perhatian terhadap permintaan yang disampaikan oleh beberapa delegasi luar negeri.

“Kami sudah mencatat pernyataan yang disampaikan oleh delegasi dari dalam maupun dari luar negeri dengan baik tentang peninjauan tersebut. Namun, seperti disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ini merupakan suatu proses hukum yang dihadapkan kepada semua pihak. Menghormati semua keputusan Majelis Hakim akan menjadi tugas kita bersama dan menjadi sebuah tindakan yang bijaksana ,” kata pria biasa dipanggil Tata ketika menggelar jumpa pers di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (12/5).

Saat ini, kata Tata, yang terpenting adalah menghargai upaya yang akan ditempuh oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk memperoleh hukuman yang adil baginya.

“Kita juga harus menghargai menghormati segala langkah hukum yang masih akan dilakukan oleh Bapak Basuki termasuk dalam tindakan pengajuan banding. Ini penting, karena sebagai negara demokrasi yg menjunjung tinggi supremasi hukum, kita harus menghormati yang ada di Indonesia,” jelas Tata.

Lembaga hak asasi manusia Amnesty International sebelumnya telah menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk menghapus pasal 156 dan 156 (a) tentang penodaan agama yang sering digunakan sebagai pedoman untuk menghukum dan memenjarakan orang.

“Vonis itu membuktikan tidak adilnya pasal penodaan agama di Indonesia dan pasal itu harus segera dicabut,” kata Direktur Amnesty International untuk Asia Tenggara dan Pasifik Champa Patel dalam rilis yang diterima sejumlah media.

Bukan cuma itu, Dewan HAM PBB di Asia juga meminta kepada Indonesia agar melakukan peninjauan ulang tentang pasal penistaan agama.

“Kami prihatin atas hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Gubernur Jakarta atas dugaan penistaan melawan Islam. Pihak HAM PBB juga sudah meminta kepada pemerintah Indonesia untuk meninjau ulang kembali hukum yang berkaitan dengan pasal penistaan agama tersebut,” ucap Dewan HAM PBB di akun resmi mereka @OHCHRAsia

Check Also

Indonesia Bakal Tetap Menjadi Rumah Kedua Bagi Luis Milla

Indonesia Bakal Tetap Menjadi Rumah Kedua Bagi Luis Milla

Indonesia Bakal Tetap Menjadi Rumah Kedua Bagi Luis Milla – luis milla mengatakan berat mesti …