Monday , December 18 2017
Home > Uncategorized > RENCANA PENAHANAN USULAN ANGGARAN PORLI DAN KPK TAHUN 2018
RENCANA PENAHANAN USULAN ANGGARAN PORLI DAN KPK TAHUN 2018
RENCANA PENAHANAN USULAN ANGGARAN PORLI DAN KPK TAHUN 2018

RENCANA PENAHANAN USULAN ANGGARAN PORLI DAN KPK TAHUN 2018

Rencana penahanan anggaran Polri dan KPK yang dilakukan DPR RI, memicu kontroversi di kalangan
masyarakat. Pasalnya ancaman tersebut tidak berdasarkan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai, rencana penahanan usulan anggaran Polri
tahun 2018 itu sangat ceroboh Sebab, rencana memboikot usulan tersebut tidak berdasarkan hukum yang
berlaku dinegeri ini.

“DPR menghukum (alat) negara tampa dasar hukum dan politik yang jelas itu adalah kecerobohan,” kata Ray
Rangkuti, meski DPR berhak menolak setiap anggaran yang diajaukan oleh setiap instansi. Namun, DPR harus
mempunyai pertimbangan dan melihat, apakah penolakan atau pun menerima tersebut akan berdampak
pada kepentingan rakyat atau tidak.

Sebab, peran dan pembentukan terhadap anggota DPR tersebut, dengan dasar, sebagai perwakilan rakyat.

Sehingga setiap bentuk hak DPR itu, tetap mengacu pada kepentingan publik.

“Penggunaan hak setiap DPR itu, tidak dapat dilakukan secara sepihak semata, karena kehendak dan keinginan
anggota DPR, apalagi dengan mengabaikan mayoritas kehendak dan kepentingan publik,” katanya.

Bahkan jelas-jelas penggunaan hak angket dengan cara melawan kehendak masyarakat tersebut, merupakan
sebuah tindakan ceroboh dan sewenang-wenang.

Berawal Dari Ide Misbakhun

Sebelumnya, usulan pembekuan terhadap anggaran kepolisian di tahun 2018 itu berawal, setelah adanya
statemen salah satu anggota Pansus dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun beberapa waktu lalu.

Tak hanya penahanan anggara yang diusulkan oleh kepolisian. Bahkan rencana anggaran KPK pun bakal
dilakukan pehananan juga.

Sebab, usulan penahanan anggara terhadap kepolisian merupakan reaksi dari pernyataan Kapolri Jenderal Tito
Karnavian, yang menolak membantu DPR guna membawa paksa tersangaka pemberi keterangan palsu E-KTP
Miryam S.haryani, keapada Pansus angket.

Sementara itu, kata Misbakhun, bahwa pemanggilan paksa terhadap Miryam tersebut telah sesuai prosedur,
dengan mengacu pada undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang, MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Namun, Tito membantah serta mengatakan bahwa undan-undang yang terdapat dalam hukum tersebut tidak
jelas. Untuk itu, Tito pun menilai menghadirkan paksa sama saja dengan perintah membawa atau
penangkapan. ( Tito Tolak Permintaan Pansus KPK )

“Penangkapan dan penahanan dilakaukan secara pro justicia untuk peradilan. Sehingga disini terjadi
kerancuan hukum,” kata Kapolri.

Maka alasan itu menjadi rujukan Kapolri tidak memenuhi permintaan DPR untuk menghadikan seseorang
dengan secara paksa. Sebab, ada hambatan hukum yakni acara tidak jelas.

Check Also

INGAT HATI HATI ADA 8 TITIK RAWAN KECELAKAAN DI SURABAYA BAGI PEMUDIK

INGAT HATI HATI ADA 8 TITIK RAWAN KECELAKAAN DI SURABAYA BAGI PEMUDIK

Bagi Anda yang akan mudik ke Surabaya atau melintasinya saat terjadi arus mudik harus memperhatikan …