Sunday , April 22 2018
Home > Politik > RUU MASYARAKAT ADAT MENDAPATKAN PERSETUJUAN PRESIDEN JOKOWI
RUU MASYARAKAT ADAT MENDAPATKAN PERSETUJUAN PRESIDEN JOKOWI
RUU MASYARAKAT ADAT MENDAPATKAN PERSETUJUAN PRESIDEN JOKOWI

RUU MASYARAKAT ADAT MENDAPATKAN PERSETUJUAN PRESIDEN JOKOWI

SARANANKRI Ada harapan baru untuk semua masyarakat adat, karena RUU masyarakat adat mendapatkan persetujuan Presiden Jokowi.Persetuan tersebut dibuktikan dengan Jokowi yang langsung menandatangani surat kepresidenan yang memberikan izin kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mulai melakukan pembahasan dengan kementerian terkait mengenai undang-undang yang telah lama ditunggu tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat.

BACA JUGA : PIHAK BANK BRI AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS DANA NASABAH YANG HILANG

” Dia sudah mengirimkannya ke menteri, dan saya juga sudah menerima surat dari Menteri Sekretaris Negara,” kata Menteri Linkungan dan Kehutanan Siti Nurbaya, yang ditemui pada hari Sabtu 17 Maret 2018 dihadapan ratusan masyarakat adat dari seluruh penjuru negeri, yang berkumpul di Minahasa, Sulawesi Utara sejak 14-17 Maret 2018, untuk menghadiri Pertemuan Nasional ke-5 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.

Siti mengatakan jika dikirim ke kementeriannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yang merupakan sektor pemerintah yang memimpin pembahasan RUU masyarakat adat mendapatkan persetujuan Presiden Jokowi.

Kabar tentang RUU masyarakat adat mendapatkan persetujuan Presiden Jokowi langsung mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat adat sendiri, yang sedang merayakan ulang tahun ke-19 kebangkitan dari masyarakat adat. Rukka Sombolinggi, sekretaris jenderal AMAN, mengatakan bahwa mereka sangat berterima kasih atas perkembangan positif tersebut namun dia berharap hal itu bisa terjadi lebih cepat.

“Ini bukan hadiah. Ini adalah tanggung jawab negara. Kita seharusnya memiliki undang-undang perlindungan hak masyarakat adat bertahun-tahun yang lalu, “katanya.

Rukka mengatakan RUU DPR tersebut masih memiliki banyak masalah, beberapa diantaranya terkait dengan perempuan adat dan komisi nasional yang akan mengorganisir masyarakat adat. “Kami terus mendesak DPR untuk merevisi rancangan undang-undang, sementara juga berkomunikasi dengan pemerintah tentang draf saat ini,” tambahnya.

Rukka juga mengatakan bahwa kunci untuk berhasil dalam mempertimbangkan RUU tersebut adalah bahwa kementerian terkait harus menyisihkan “ego sektoral” mereka dan mulai fokus dan berjuang untuk masyarakat adat bersama-sama.

RUU masyarakat adat pada awalnya diajukan oleh partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada tahun 2012.

BACA JUGA : MENGGUNAKAN HANDPHONE SELAMA 20 JAM PERHARI BISA SEBABKAN STROKE

Itu termasuk di antara tagihan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2014, namun dikeluarkan dari daftar pada menit terakhir. Dua tahun kemudian, pada tahun 2016, akhirnya RUU tersebut ditambahkan ke Prolegnas untuk dimusyawarahkan.

Check Also

SEORANG GURU DIDUGA TELAH MELAKUKAN PELECEHAN DAN KEKARASAN TERHADAP MURIDNYA

SEORANG GURU DIDUGA TELAH MELAKUKAN PELECEHAN DAN KEKARASAN TERHADAP MURIDNYA

SARANANKRI SEORANG GURU DIDUGA TELAH MELAKUKAN PELECEHAN DAN KEKARASAN TERHADAP MURIDNYA – Seorang guru sekolah …