Politik

TINDAKAN TEGAS DILAKUKAN KAPOLRI KEPADA MAFIA TANAH

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (tengah) memberikan keterangan pers terkait penembakan teroris kelompok Santoso di Jakarta, Selasa (19/7). Kapolri memastikan salah satu terduga teroris yang tewas dalam baku tembak dengan Satgas Operasi Tinombala di daerah Tambarana, Poso, Sulawesi Tengah, Selasa (18/7) adalah Santoso alias Abu Wardah, setelah melakukan cek sidik jari jenazah. Sedangkan jenazah satu lagi adalah Mukhtar anak buah Santoso. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/pd/16

Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan dirinya bertugas dengan Hercules reformasi agraria
Namun, pada hari Jumat, pemerintahannya mengambil langkah besar ke depan ketika Polri bekerjasama dengan Rencana Tata Ruang Agraria dan Kementerian yang juga berjanji untuk mengambil tindakan tegas terhadap maraknya yang disebut dengan “mafia tanah” praktik di negara itu.

Kedua lembaga menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk membuka jalan bagi polisi untuk menindak praktek-praktek tersebut dan menyelesaikan konflik tanah, dan di masa lalu telah melihat keterlibatan aktor-aktor swasta dan negara, termasuk polisi sendiri.

“Kami ingin membasmi mafia tanah, yang di karenakan mereka telah bermain-main dengan penegakan hukum,” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian setelah penandatanganan MoU. umumnya juga telah mengakui bahwa polisi telah berkolusi dengan mafia tanah. dan telah berurusan dengan barisan kami” kata Tito.

Dia juga mengakui mafia tanah juga mengunakan suap sebagai jalan pintas untuk mendapatkan sengketa tanah

Tito juga mengatakan polisi dan kementerian akan membentuk tim khusus dalam waktu satu bulan untuk menempa cara untuk mengatasi masalah isu seputar seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga, database kepemilikan tanah berantakan, akses terhadap sertifikasi tanah dan pungutan liar, dan juga antara isu-isu lainnya .

MoU juga mencakup kesepakatan untuk mempercepat sertifikasi lahan milik Polri.

“Ada total 83 juta meter persegi tanah milik polisi yang tidak memiliki sertifikat,” kata Tito.

Jokowi telah mempromosikan rencana reformasi agraria sebagai kunci untuk mengurangi kemiskinan serta mempersempit kesenjangan kesetaraan.

Agenda reformasi termasuk pemberian 21,7 juta hektar lahan tidur dengan masyarakat adat dan petani miskin untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Masalah tanah, yang serius dapat menghambat rencana reformasi, yang telah menjadi masalah besar selama bertahun-tahun, dengan sengketa yang melibatkan perusahaan besar, terutama pertanian dan perusahaan pertambangan, yang juga sering mengakibatkan konflik sosial, sebagai akibat dari keterlibatan polisi dan personil militer .

Pengamat juga mencatat praktik mafia tanah umum lainnya di negeri ini, termasuk pemalsuan sertifikat kepemilikan tanah yang melibatkan kolusi antara perusahaan dan pejabat dari instansi pemerintah yang berbeda.

Menteri Perencanaan Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan pihaknya telah mengalokasikan Rp 2 triliun (US $ 150 juta) dari anggaran negara ditahun ini untuk mengeluarkan 5 juta sertifikat tanah. target akan ditingkatkan menjadi 7 juta sertifikat pertahun kedepan dan 9 juta pertahun setelahnya.

“Hanya 44 persen dari total aset tanah di Indonesia telah disertifikasi dan Ada juga jalan panjang untuk pergi, “katanya.
Secara terpisah, Kantor Kepala Staf Presiden (KSP) Teten Masduki mengakui itu akan menjadi jalan yang sulit untuk mencapai hasil yang diinginkan.

“Ini tentu ambisius,” kata Teten kepada wartawan di sela-sela Kongres kelima Masyarakat Adat Nusantara di Tanjung Gusta di Sumatera Utara.

Data KSP menunjukkan bahwa, dari total target 4,5 juta hektar lahan yang akan didistribusikan ke petani, hanya sekitar 63.900 ha dan 123.280 ha diproses pada tahun 2015 dan dalam delapan bulan pertama tahun 2016, masing-masing. Dari target 4,5 juta hektar lahan yang akan disahkan pada 2019, hanya 424.573 ha telah selesai pada 2016.

Teten yang bagaimanapun, bersikeras bahwa rencana lahan redistribusi akan mengambil sisi petani skala kecil, dan tidak perusahaan, terutama yang menjalankan perkebunan kelapa sawit – driver lama dari deforestasi dan kebakaran hutan.

“Rencana reformasi agraria tidak akan membuka jalan bagi pembukaan perkebunan kelapa sawit baru. Pemerintah ingin perusahaan untuk berkonsentrasi pada pengembangan industri hilir, “kata Teten.

Ketua Dewan Nasional Reforma Agraria Consortium (KPA) Iwan Nurdin mengatakan ia tidak sangat terkesan dengan perjanjian. “Kedua lembaga adalah orang-orang yang paling pejabat yang cenderung menyalahgunakan kewenangannya dalam membantu mafia tanah,

Leave a Reply