Monday , January 21 2019
Home > News > Tindakan TNI Dikencam Untuk Penyitaan Buku PKI Yang Tidak Aktif
Tindakan TNI Dikencam Untuk Penyitaan Buku PKI Yang Tidak Aktif
Tindakan TNI Dikencam Untuk Penyitaan Buku PKI Yang Tidak Aktif

Tindakan TNI Dikencam Untuk Penyitaan Buku PKI Yang Tidak Aktif

Tindakan TNI Dikencam Untuk Penyitaan Buku PKI Yang Tidak Aktif – Para cendekiawan dan aktivis hak asasi manusia mengecam tindakan militer Indonesia baru-baru ini (TNI) untuk menyita buku-buku tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sekarang sudah tidak berfungsi di berbagai bagian negara, menyebut serangan itu sebagai tindakan represif dan ilegal.

Pada hari Selasa, 8 Januari 2019 sore, Komando Militer Padang (Kodim) diduga menyita buku-buku bertema PKI, termasuk Kronik 65 (Kronik 65), Gestapu 65 PKI (Gerakan 30 September), Jas Merah (Mantel Merah) dan Mengincar Bung Besar (Hunting Down Sukarno), dari toko buku di Jl. Hos Cokroaminoto setelah menerima laporan dari warga.

Kami akan menyimpan buku-buku itu untuk penyelidikan lebih lanjut, kata komandan Kodim Letnan Kolonel Bapak Rielman Yudha setelah penyerbuan.

Pada tanggal 26 Desember 2018, personel dari Komando Militer Kediri di Jawa Timur dilaporkan menyita buku-buku yang mereka anggap sebagai propaganda komunis, termasuk Komunisme ala Aidit, Siapa Dalang G30S? (Siapa Di Balik G30S?) Dan Kabut G30S. G30S mengacu pada kudeta yang gagal pada tanggal 30 September 1965, yang disalahkan pada PKI.

Tindakan TNI Dikencam Untuk Penyitaan Buku PKI Yang Tidak Aktif – Para ahli berpendapat bahwa sebagian besar buku yang disita oleh komando militer lokal adalah buku akademis dan karenanya penting karena berbagai alasan.

Baca Juga : Said Aqil : Duta Besar Tiongkok Mengunjungi PBNU Selama Uighur

Pada malam 30 September 1965, enam jenderal militer dibunuh oleh kelompok pro-komunis dalam apa yang ternyata merupakan kudeta yang gagal. Peristiwa ini merupakan awal dari pembersihan anggota dan pendukung PKI tahun 1965 hingga 1966 di seluruh negeri. Acara ini juga melahirkan kebangkitan Bapak Soeharto, yang menyatakan komunisme sebagai pariah ideologis bangsa. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. 25/1996 melarang komunisme di Indonesia, yang kemudian ditegaskan kembali dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 1/2003. Para ahli telah menghabiskan waktu bertahun-tahun melakukan penelitian yang berharap dapat mengungkap temuan tentang misteri yang menyelimuti malam yang menentukan itu.

Seorang sejarawan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang berkontribusi pada Chronicle 65, Asvi Warman Adam, mengatakan buku-buku yang disita oleh militer tidak ada hubungannya dengan kebangkitan PKI.

Asvi mengatakan Bab 65, misalnya, memuat berbagai laporan berita tentang perkembangan PKI di Indonesia antara tahun 1963 dan 1971 dan menjelaskan upaya kudeta yang gagal.

“Buku itu memberi tahu kita tentang apa yang terjadi sebelum, selama dan setelah upaya kudeta yang gagal pada 30 September 1965. Ini bisa sangat berguna untuk penelitian,” katanya.

Aktivis hak menyebut serangan itu ilegal.

Tindakan TNI Dikencam Untuk Penyitaan Buku PKI Yang Tidak Aktif – Lembaga Reformasi Keadilan Pidana (ICJR) menunjukkan bahwa peraturan yang berlaku melarang personil militer menyita apa pun, termasuk buku-buku terlepas dari isinya, dari publik.

Serangan buku hanya dapat dilakukan oleh jaksa penuntut dengan persetujuan pengadilan, kata direktur program ICJR Bapak Erasmus Napitupulu, merujuk pada Pasal 38 KUHP.

Peneliti Lembaga Penelitian dan Advokasi Kebijakan Bapak Wahyudi Djafar juga mengatakan bahwa penggerebekan buku itu melanggar hukum.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan melarang atau menyita buku-buku tanpa proses hukum yang melanggar aturan hukum. Serbuan buku itu juga melanggar Pasal 28, paragraf 4 Konstitusi, yang menjamin kepemilikan pribadi, katanya.

Razia tanpa proses hukum merupakan penyalahgunaan kekuasaan.

Selama kampanye presiden tahun 2014, Presiden Joko Widodo atau yang akran kita sapa Pak Jokowi dituduh oleh para pencelanya sebagai simpatisan PKI dan ayahnya dulu adalah anggota PKI. Presiden Jokowi tampak kesal dengan tuduhan itu.

PKI dibubarkan pada tahun 1965, sedangkan saya lahir pada tahun 1961. Jadi itu berarti saya adalah anggota PKI ketika masih balita. Itu konyol dan salah, katanya.

Check Also

Pembebasan Baasyir Bukan Hadiah Dari Presiden Jokowi Ucap Pengacaranya

Pembebasan Baasyir Bukan Hadiah Dari Presiden Jokowi Ucap Pengacaranya

Pembebasan Baasyir Bukan Hadiah Dari Presiden Jokowi Ucap Pengacaranya – Tim hukum yang mewakili ulama …