Monday , January 21 2019
Home > News > WALHI Mendesak Walikota Bandung Menghentikan Proyek PLTSa
WALHI Mendesak Walikota Bandung Menghentikan Proyek PLTSa

WALHI Mendesak Walikota Bandung Menghentikan Proyek PLTSa

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Jawa Barat dan jaringannya mendesak Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk membatalkan proyek pembuang sampah atau Pembangkit Listrik Sampah (PLTSa). Di antara alasan-alasan di balik penolakan tersebut adalah mereka percaya bahwa pengolahan limbah semacam itu akan menyebarkan polusi beracun melalui udara, yang akan memakan biaya terlalu besar, dan berpotensi mengorbankan uang rakyat yang dialokasikan pada rencana anggaran daerah (APBD).

Ketua Walhi Dadan Ramadhan mengatakan bahwa pihaknya telah mempelajari proyek bersama dengan beberapa ahli di bidang hukum, lingkungan, dan ekonomi.

“Hasilnya adalah kami tidak ingin proyek itu ditunda, tetapi ingin dibatalkan karena akan menimbulkan banyak dampak buruk,” kata Dadan di Bandung pada Minggu, 31 Agustus.

Seorang anggota Walhi di Jawa Barat, David Sutasurya mengatakan bahwa insinerator adalah teknologi pengolahan limbah yang tidak ramah lingkungan, tidak rasional, dan akan menyebabkan multi-krisis.

“Kontaminasi bahan beracun, bahan boros dan energi, limbah uang publik hingga Rp100.000 per tahun, dan meningkatkan emisi karbon,” jelas David.

Walhi mendesak walikota untuk meninjau seluruh rencana proyek PLTSa bersama dengan ahli yang kompeten sebelum menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Bandung Raya Indah Lestari (BRIL) yang memenangkan tender.

Aktivis dari Indonesia, Jaringan Bebas-Racun, Yuyun Ismawati berbagi pandangan yang sama terhadap proyek insinerator. Menurut Yuyun, insinerator sampah di Indonesia belum memiliki standar nasional. Beberapa negara di Eropa yang telah menerapkan sistem ini mulai menutup insinerator mereka karena ada peningkatan kejadian kanker di sekitar lokasi insinerasi limbah.

Di sisi lain, Ridwan Kamil mengatakan bahwa dia masih mempelajari aspek proyek. Dia mengakui bahwa dia tidak dapat membatalkan proyek karena Peraturan Daerah yang mengatur penerapan sistem PLTSa telah divalidasi oleh Dewan Legislatif (DPRD) dan akan ada konsekuensi hukum jika proyek dibatalkan.

Check Also

Inilah 6 Festival Yang Harus Dilihat Di Nusa Tenggara Timur

Inilah 6 Festival Yang Harus Dilihat Di Nusa Tenggara Timur

Mendapatkan popularitas dalam beberapa tahun terakhir di antara para pelancong, Nusa Tenggara Timur memasuki 2019 …