Friday , May 25 2018
Home > News > WIRANTO DAN OSO DIMINTA AGAR KOMPAK UNTUK SELESAIKAN MASALAH HANURA
WIRANTO DAN OSO DIMINTA AGAR KOMPAK UNTUK SELESAIKAN MASALAH HANURA
WIRANTO DAN OSO DIMINTA AGAR KOMPAK UNTUK SELESAIKAN MASALAH HANURA

WIRANTO DAN OSO DIMINTA AGAR KOMPAK UNTUK SELESAIKAN MASALAH HANURA

SARANANKRI Wiranto dan OSO diminta agar kompak untuk selesaikan masalah Hanura. Wakil Sekjen Hanura, yakni Tridianto berharap bahwa, Ketua Umumnya, Oesman Sapta Odang (OSO), bisa bersama-sama dengan Ketua Dewan Pembina, Wiranto, agar menyelesaikan konflik yang terjadi di partainya saat ini.

“Iya, saya berharap Pak Wiranto dan juga Pak OSO bisa untuk sama-sama kompak menyelamatkan partai. Dan semua diajak untuk bersama-sama bekerja memajukan partai,”Ujar Tridianto, di Jakarta, Jumat 19 Januari 2018 kemarin.

Ia menambahkan bahwa, apa bila ada kekurangan, lebih baik untuk dievaluasi dan diperbaiki, bukan malah saling berkelahi. “Apa bila ada kekurangan ya dievaluasi secara objektif dan diperbaiki. Untuk memperbaiki ya jelas lebih baik dan menguntungkan, dari pada berantam terus,”Kata Tridianto.

BACA JUGA :GOOGLE DAN TENCENT BERKOLABORASI UNTUK KEMBANGKAN TEKNOLOGI BARU

Tridianto menjelaskan bahwa, apa yang saat ini sedang terjadi sekarang tidaklah sesuai dengan semangat Hati Nurani Rakyat. “Hati nurani rakyat ya tidak cocok berantam terus. Dan cocoknya itu kompa dan harus bekerja sama,”Ujar Tridianto.

Sementara itu, pengurus Partai Hanura kubu Sudding Cs mempertanyakan surat keputusan (SK) Partai Hanura Kubu Oesman Sapta Odang (OSO) yang telah ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

Wakil Sekjen Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan bahwa, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto tidak diajak untuk komunikasi akan adanya perubahan kepengurusan di Kubu Oesman Sapta Odang (OSO).

“Hal itulah yang saat ini dipertanyakan oleh semua pihak, dan sebagai Ketua Dewan Pembina Wiranto juga tidak diajak bicara oleh Pak OSO, itu tidak benar,”Ujar Dadang.

Dijelaskan oleh Dadang, untuk perubahan kepengurusan serta berdasarkan anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga (AD/AR), maka Partai Hanura haruslah mengacu pada rapat pimpinan. Oleh karena itu, dalam suatu keputusan harus melibatkan semau pihak.

BACA JUGA :CONTE MENARGETKAN CROUCH DI JANUARI INI

“Yang berarti, produk DPP bukanlah produk pak OSO, yang namanya produk DPP itu harus selalu didasarkan rapat badan Pimpinan Hanura. Kecuali mereka tidak mengetahui organisasi, tidak pernah belajar organisasi,”Kata Dadang.

Ia menyatakan, perubahaan untuk kepengurusan yang tidak dikonsultasikan dengan Dewan Pembina dapatlah dikatakan tidak sah. “Ketika saat rapat penyusunan pengurus baru itu apakah dewan pembina hadir atau tidak. Jika tidak berarti bisa dikatakan tidak sah legal dan cacat,”Ujar dia.

Oleh karena itu, Dadang menyebut bahwa, seharusnya Menkumham dapatlah untuk menangguhkan SK dari Kubu OSO hingga persoalan internal partai selesai. Dengan dikeluarkannya SK,  menurut dia terdapat kekeliruan adminstrasi di Kemenkumham. “Apa bila tiba-tiba Menkumham menandatangani SK tanpa penelusuran lebih lanjut, saya mengira ini ada sedikit kekeliruan. Kita pikir saja lebih pada kekeliruan adminstrasi dan bukan kekeliruan politik,”Kata Dadang.

Check Also

MENKUMHAM YASONNA PASTIKAN LAPAS KHUSUS TERORIS CIKEAS AKAN SIAP TAHUN 2018

MENKUMHAM YASONNA PASTIKAN LAPAS KHUSUS TERORIS CIKEAS AKAN SIAP TAHUN 2018

SARANANKRI Menkumham Yasonna pastikan lapas khusus teroris cikeas akan siap tahun 2018. Menteri Hukum dan …